KTP-El Belum Bisa Diterbitkan

Taliwang, KOBAR – Blangko untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) belum diterima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Didukcapil) dari pemerintah pusat, sehingga pelayanan untuk penerbitan KTP-El belum bisa dilakukan.

Kepala Didukcapil Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs Alwi MM yang dikonfirmasi media ini mengakui jika janji pemerintah pusat bahwa pendistribusian blangko pada November ini, namun sampai saat ini belum juga diterima. “Sampai saat ini belum ada pengiriman blangko dari pemerintah pusat, jadi saat ini kami hanya melayani penerbitan KTP manual,” ucap Alwi.

Untuk mendapatkan keterangan dari pemerintah pusat, Alwi mengaku telah mengutus pejabat lingkup Dukcapil untuk ke Jakarta, sehingga bisa mendapatkan keterangan soal kelanjutan penerbitan KTP-El. “Sudah ada yang ke jakarta untuk meminta keterangan terkait dengan penerbitan KTP-El,” terang Alwi.

Diingatkan Alwi, masalah tidak ada blangko untuk penerbitan KTP-El bukan hanya terjadi di Bumi Pariri Lema Bariri, justru ini menjadi masalah nasional, hanya saja Didukcapil KSB bersemangat untuk segera menerbitkan KTP-El, agar masyarakat bisa segera memiliki KTP-El. “Kami ingin memberikan pelayanan penerbitan KTP-El, sehingga ada semangat untuk menjemput program tersebut,” lanjut Alwi.

Masih keterangan Alwi, dalam keputusan pemerintah pusat bahwa KTP manual yang menjadi pegangan masyarakat saat ini hanya berlaku sampai 31 Desember 2014 mendatang, namun bagaimana jika dalam waktu dekat tidak segera mendapatkan blangko KTP-El yang berlaku seumur hidup itu. “Sampai saat ini belum ada keputusan untuk memperpanjang waktu penggunaan KTP manual, padahal kami sendiri belum bisa menerbitkan KTP-El, jadi cukup bingung dengan masalah ini,” tandas Alwi.

Diakui Alwi jika KTP manual yang terus diterbitkan saat ini berlaku selama lima tahun, tetapi KTP manual itu akan ditarik seiring mulai diberikan kewenangan untuk melakukan penerbitan KTP-El nantinya.

Menyinggung soal masyarakat yang melakukan perekaman data diri, Alwi mengaku cukup tinggi persentasenya, karena setiap masyarakat yang mengurus penerbitan KTP manual tetap diwajibkan untuk melakukan perekaman data diri. Bagi yang tidak melakukan perekaman data diri, tidak akan dilayani atau diterbitkan KTP manual yang dimohonkan, termasuk ada beberapa terobosan yang dilakukan, dengan mendekatkan pelayanan perekaman di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. “Ada beberapa sekolah yang sudah didatangi untuk melakukan perekaman data, termasuk kepada siswa yang saat ini berusia 16 tahun,” tegasnya. (kimt)