Taliwang, KOBAR – Persoalan kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) masih terjadi di daerah. Begitu juga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sehingga masyarakat diminta bersabar untuk beberapa waktu menunggu ketersediaannya kembali.
“Ya, tetapi berdasarkan koordinasi kita dengan kementerian terkait belum lama ini, blangko e-KTP ini diperkirakan baru akan tersedia di minggu ketiga bulan Maret mendatang,” ungkap Kepala Disdukcapil Sumbawa Barat, Drs Alwi.
Ia menyebutkan, total warga wajib e-KTP mencapai 70 ribu orang. Dari jumlah itu, sudah lebih dari 900 warga yang telah melakukan perekaman namun belum memiliki e-KTP asli. Sedangkan warga wajib e-KTP masih ada yang belum melakukan perekaman sebanyak 79,3 ribu.
Dijelaskannya, 900 lebih jumlah warga yang telah melakukan perekaman namun belum memiliki e-KTP asli tersebut untuk sementara diberikan surat keterangan sebagai pengganti e-KTP. Surat keterangan diberikan sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri No. 471.13/1023/Dukcapil tertanggal 29 September 2016 lalu dan berlaku selama enam bulan sejak diterbitkannya surat tersebut. Surat keterangan itu dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan sesuai yang diinginkan. Baik untuk pelayanan di bank maupun lainnya, sebab dalam surat itu telah disebutkan berbagai peruntukannya, foto pemilik serta barkode tertentu.
“Itu sudah menunjukkan bahwa pemilik surat keterangan pengganti e-KTP sudah masuk dalam data sentral, serta aman tidak akan ada penggandaan nomor induk penduduk (NIK),” ujarnya.
Kata dia, penundaan jadwal distribusi blangko e-KTP tersebut yang awalnya dijanjikan akhir bulan februari tidak bisa terealisasi karena terjadi gagal tender pengadaan blangko di tingkat pemerintah pusat. Kondisi ini, berlaku secara nasional sehingga semua daerah di Indonesia untuk sementara mengeluarkan surat keterangan pengganti e-KTP, hingga blangko tersedia.
Menurut informasi, pemerintah berani menjanjikan pendistribusian blangko pada akhir Januari atau awal Februari 2017 lalu, karena pemerintah akan melaksanakan tender ulang dengan sistem pra DIPA.
Kendati demikian, lanjut Alwi, berbagai proses kegiatan perekaman e-KTP masih tetap berjalan dan warga yang sudah merekam akan mendapat surat keterangan pengganti e-KTP yang berlaku selama enam bulan.
“Begitu blangko ada, para pemegang surat keterangan pengganti e-KTP itu akan kita prioritaskan,” katanya.
Untuk itu ia berharap kepada warga yang masih menggunakan surat pengganti e-KTP untuk dapat bersabar karena kekurangan blangko tersebut juga dialami oleh kabupaten dan kota lain di Indonesia.
“Terlebih surat pengganti e-KTP juga memiliki fungsi yang sama dengan e-KTP yang asli,” pungkasnya. (ktas)
