fbpx
Penerbitan KTP-EL Masih Menunggu Blangko Pusat

Penerbitan KTP-EL Masih Menunggu Blangko Pusat

Taliwang, KOBAR – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) akan menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi blangko KTP tetap didroping pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Didukcapil), Drs Alwi MM yang ditemui dalam ruang kerjanya rabu 22/10 mengatakan, blangko yang dijanjikan pemerintah pusat sampai saat ini belum diterima, sehingga belum ada aktifitas penerbitan KTP-EL.

Diakui Alwi, informasi terakhir yang disampaikan pemerintah pusat, pendistribusian blangko KTP-EL akan dilakukan pada November 2014 mendatang, sehingga ditetapkan bahwa KTP Manual yang dipergunakan masyarakat saat ini akan berlaku sampai Desember 2014 mendatang. “KTP manual akan berlaku sampai akhir tahun ini, karena akan ada penerbitan KTP-EL di daerah masing-masing,” ucap Alwi.

Kebijakan pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan penerbitan KTP-EL kepada daerah akan menjawab keluhan masyarakat selama ini, karena Didukcapil hampir setiap hari didatangi masyarakat yang telah melakukan perekaman data diri untuk mendapatkan KTP-EL, lantaran merasa bahwa setelah melakukan perekaman bisa mendapatkan KTP-EL. “KTP-EL yang akan dicetak nanti berlaku seumur hidup, jadi yang sudah berumur 17 tahun wajib melakukan perekaman data diri untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” bebernya.

Pada kesempatan itu Alwi juga memastikan bahwa saat ini, Didukcapil sudah memiliki Sumberdaya yang mumpuni atau yang mengusai tentang kependudukan, bahkan fasilitas pendukung penerbitan KTP-EL telah tersedia, jadi tinggal menunggu distribisi blangko yang dijanjikan pemerintah pusat. “Pokoknya begitu blangko kami terima, maka akan langsung mulai melayani penerbitan KTP-EL,” janjinya.

Disinggung soal persentase perekaman data yang dilakukan masyarakat wajib ber-KTP, Alwi mengaku di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah cukup tinggi atau sudah mencapai angka 87,61 persen dari 86.707 yang dinyatakan wajib ber-KTP. Langkah yang dilakukan Didukcapil cukup variatif untuk meningkatkan kesadaran melakukan perekaman, termasuk mendatangi lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah.

Sementara fisik KTP yang telah tercetak oleh pemerintah pusat sudah diangka 60.842 KTP, sedangkan yang wajib menerima, karena telah melakukan perekaman ada pada angka 75.404. jadi masih tersisa diatas 14 ribu KTP yang belum di droping pemerintah pusat. “Dulu kewenangan mutlak pencetakan KTP ada pada pemerintah pusat, sementara daerah hanya melakukan perekaman data diri,” terangnya. (kimt)

Don`t copy text!