Gubernur Berhak Tegur dan Beri Sanksi Bupati/Walikota Nakal

“Peraturan Bupati/Walikota Bisa Dibatalkan Gubernur”

Mataram, KOBARKSB.com – Sebagai pelaksana tugas dan wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan pembinaan dan  pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Gubernur berhak untuk menegur atau memberi sanksi Bupati/Walikota yang tidak taat aturan alias nakal. Bahkan Gubernur bisa membatalkan Peraturan Bupati/Walikota. 

Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI), Nomor 33 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PP tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2018, oleh Presiden Joko Widodo.

PP Nomor 33 Tahun 2018 merupakan perubahan dari PP Nomor 23 Tahun 2011, tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan  Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil  Pemerintah di  Wilayah Provinsi.

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: a. Membatalkan peraturan Bupati/Walikota; b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota  terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi; d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 1 Ayat 3, PP Nomor 33 Tahun 2018.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat 1, Gubernur sebagai wakil  Pemerintah  Pusat mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelaraskan  perencanaan  pembangunan antardaerah  Kabupaten/Kota  dan   antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Juga mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi  dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya. Serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus  pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

“Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Gubernur sebagai wakil  Pemerintah  Pusat mempunyai tugas dan wewenang: a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; b. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. Melantik bupati/wali kota; e. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah  provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal  oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas  disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk  kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan Pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian  yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 1 Ayat 4.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat, menurut penjelasan umum PP, menjadi  sangat  strategis, karena merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang  lebih  baik. Akan tetapi, mengingat kondisi  geografis  yang sangat luas, maka untuk efektivitas dan  efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota tersebut, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan, melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan  pengawasan kepada daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang  ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pendanaan, dan  laporan dan evaluasi,” demikian bunyi penjelasan umum PP Nomor 33 Tahun 2018. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com