20/10/2020

PORTAL BERITA KOBAR

www.kobarksb.com

Bawaslu KSB

Bawaslu Limpahkan Berkas Perkara HS Ke Polisi

Bawaslu Limpahkan Perkara Pidana Oknum Anggota DPRD KSB Ke Polisi

Taliwang, KOBAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilaporkan telah meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD KSB berinisial HS, ke tingkat penyidikan. 

“Kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh HS sudah kita teruskan ke pihak kepolisian. Dan saat ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian untuk tahap penyidikan,” ungkap Khaeruddin ST, Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, Bawaslu KSB, kepada awak media, Kamis, (15/10).

Ia menuturkan, bahwa HS diduga melanggar ketentuan pasal 69 huruf c dan d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Pasal tersebut menyebutkan, bahwa selama masa kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau Partai Politik.

Heru Bawaslu KSB
Khaeruddin, ST.

“Terhadap temuan ini, telah kami bahas bersama 3 institusi yang tergabung dalam sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan). Bahwa sanksi yang dikenakan kepada HS adalah sanksi pidana,” jelasnya.

Berdasarkan ketentuan sanksi pasal 69 huruf c dan d diatur pada Pasal 188 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2015, lanjutnya, bagi pelanggar, maka diancam sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan atau paling lama 18 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.

“Pihak kepolisian akan melakukan penyidikan selama 14 hari kedepan. Ancaman pidananya 3 bulan sampai 18 bulan kurungan penjara dan denda. Kita sangat menyayangkan hal ini,” ujarnya.

Padahal, aku Heru, Bawaslu jauh-jauh hari telah memberikan peringatan kepada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati beserta Tim Kampanyenya, terkait hal-hal yang terlarang dilakukan pada saat melakukan kampanye. Larangan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015.

“Jauh hari telah kita sampaikan agar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati beserta Tim Kampanyenya tidak melanggar aturan itu. Dalam hukum itu, kita mengenal asas ultimum remedium, bahwa upaya pidana adalah merupakan upaya terakhir,” terangnya.

Namun sesuai kewenangan Bawaslu, tambahnya, pihaknya juga harus melakukan penindakan secara preventif untuk menegakkan keadilan pemilu, sebagaimana tagline Bawaslu, “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

“Kita mendukung penuh kawan-kawan penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu untuk bekerja, mengingat waktu penanganannya sangat singkat. Yaitu 14 hari kerja di tingkat Kepolisian,” tutup Khaeruddin ST. (klar)

KOMENTAR

Komentar

Don`t copy text!