Setahun Amar-Nani: Bupatinya Berlari Kencang, Mesin Birokrasinya Masih Merangkak

Lima hari lalu, 20 Februari 2026, genap 365 hari H. Amar Nurmansyah dan Hj. Hanipah (Nani) memegang tampuk kuasa di Graha Fitrah. Setahun adalah waktu yang cukup bagi publik Sumbawa Barat untuk menakar: apakah kapal besar bernama “KSB Maju” ini sedang berlayar ke arah yang benar, atau justru tersendat karena mesin birokrasi yang berkarat?

Survei Median pada Oktober 2025 lalu memberikan gambaran yang cukup objektif. Angka kepuasan publik terhadap kinerja Amar-Nani menembus 69 persen. Ini bukan angka yang kecil untuk tahun pertama. Rakyat jelas merasakan tuah dari program KSB Maju di sektor Pendidikan dan Kesehatan.

Kita harus angkat topi pada eksekusi cepat duet ini. Kucuran Rp 684 juta untuk hampir 10 ribu pelajar, 90 persen progres Rumah Layak Huni, hingga suntikan modal UMKM adalah bukti keberpihakan pada rakyat kecil. Di level strategis, peletakan batu pertama Balai Latihan Kerja (BLK) Kelas Dunia dengan suntikan awal Rp 20 miliar pada Januari 2026 membuktikan bahwa visi pasca-tambang KSB bukan sekadar pepesan kosong.

Puncak rasionalitas seorang Amar Nurmansyah baru saja kita saksikan pekan lalu (12/2/2026), ketika ia dengan berani menolak proyek terowongan irigasi Tiu Suntuk-Jereweh senilai Rp 600 miliar, dan memilih opsi rasional Rp 400 miliar. Keberanian memangkas pemborosan Rp 200 miliar demi efisiensi patut diacungi jempol. Bupatinya cerdas menghitung anggaran.

Sayangnya, kepemimpinan pragmatis dan lincah dari Amar-Nani tidak diimbangi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawahnya. Tahun pertama ini justru menelanjangi borok birokrasi yang gagap menerjemahkan visi kepala daerah.

Lihatlah Dinas Sosial. Saat pendidikan dan kesehatan dipuji, Dinsos justru mendapat “rapor merah” dalam mengeksekusi payung besar program KSB Maju. Data penerima manfaat yang amburadul dan penyaluran yang berbelit menjadi cermin retak dari niat baik Bupati.

Lebih memalukan lagi adalah potret Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Awal Februari 2026 ini, publik KSB disuguhi komedi tragis di Tanakakan. Saking frustrasinya warga melihat tumpukan sampah yang tak mampu diatasi DLH, mereka memasang spanduk peringatan keras untuk “monyet” dan “setan”. Jika untuk urusan dasar seperti pengangkutan sampah saja pemerintah kehilangan wibawa, bagaimana kita mau bicara soal kabupaten termaju di NTB?

Kritik tajam juga harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Kepuasan 69 persen menyisakan “lampu kuning” yang menyala terang di Kecamatan Brang Rea dan Sekongkang. Ada sinyalemen ketidakpuasan wilayah pinggiran dan lingkar tambang yang merasa dianaktirikan. Amar-Nani harus ingat, KSB bukan cuma Taliwang.

Paradoks terbesar justru ada di jantung ibu kota. KSB boleh bangga memiliki dua bendungan raksasa (Bintang Bano dan Tiu Suntuk), tapi fakta di Desember 2025 menampar kita: drainase Kota Taliwang semrawut. Hujan tak seberapa, tapi jalan raya dan pemukiman tergenang. Peringatan di awal tahun 2025 bahwa Taliwang menghadapi risiko banjir 55 persen tampaknya tidak direspons dengan mitigasi tata kota yang serius oleh Dinas PUPR.

Memasuki tahun kedua, Redaksi kobarksb.com menegaskan bahwa “bulan madu” telah usai. Rakyat tidak akan lagi menoleransi alasan birokrasi yang lamban.

Amar dan Nani telah membuktikan diri sebagai desainer kebijakan yang baik. Namun, sebaik-baiknya arsitek, jika tukang bangunannya amatiran, rumah itu akan bocor juga. Tata kelola sampah yang masih buruk, drainase buruk Taliwang, dan rapor merah Dinas Sosial adalah bukti bahwa Sang Bupati perlu segera melakukan evaluasi total, atau bahkan “bersih-bersih” kabinet birokrasinya.

Sumbawa Barat sedang berpacu dengan waktu menuju era pasca-tambang. Bupatinya sudah berlari, sekarang saatnya memaksa para kepala dinas untuk ikut berkeringat, atau tinggalkan mereka yang hanya menjadi beban bagi KSB Maju. ** – KOBARKSB.com –

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending