Rapor Merah Dinas Sosial dan Cermin Retak Program KSB Maju

Sebuah survei tidak pernah hanya sekumpulan angka. Ia adalah cermin yang memantulkan persepsi, harapan, dan kekecewaan publik. Hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Media Survei Nasional (MEDIAN) terkait program KSB Maju adalah cermin jernih bagi pemerintahan Bupati Amar Nurmansyah dan Wakil Bupati Hj. Hanipah. Cermin itu menunjukkan dua wajah yang kontras: satu sisi menampilkan senyum puas, sementara sisi lainnya menampakkan raut kebingungan dan pertanyaan.

Di satu sisi, kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Angka kepuasan publik yang mencapai 72,0 persen untuk KSB Maju Pendidikan, disusul oleh KSB Maju Kesehatan, adalah bukti nyata bahwa program yang dirancang dan dieksekusi dengan baik akan sampai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini adalah kemenangan bagi birokrasi yang bekerja, sebuah sinyal bahwa mesin pemerintahan mampu bergerak efektif ketika fokus dan sumber daya diarahkan pada sektor yang tepat. Keberhasilan ini adalah modal sosial dan politik yang sangat berharga.

Namun, cermin tidak pernah berbohong. Disisi lain, ia memantulkan sebuah paradoks yang menyakitkan. Program-program di bawah payung KSB Maju Sosial—yang sejatinya menyasar kelompok paling rentan dan paling membutuhkan uluran tangan negara—justru mendapat rapor merah. Bantuan untuk yatim piatu, penyandang disabilitas, masyarakat miskin ekstrem, hingga uang duka, semuanya mencatatkan kepuasan di bawah 50 persen.

Apa yang salah? Jawaban paling telak ada pada data yang paling menonjol: angka “tidak tahu” yang mendekati 50 persen. Ini bukan lagi soal puas atau tidak puas. Ini adalah soal “ada atau tiada”. Bagaimana masyarakat bisa puas terhadap program yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya? Ini adalah sinyal bahaya yang menunjukkan kegagalan fundamental dalam komunikasi dan eksekusi.

Pernyataan Sekretaris Daerah bahwa ini adalah masalah “sosialisasi yang belum maksimal” adalah pengakuan yang jujur, namun tidak cukup. Terutama bagi Dinas Sosial sebagai OPD pengampu. Program-program ini bukanlah barang baru yang butuh pengenalan dari nol. Sebagian besar adalah program lanjutan yang seharusnya sudah mengakar di tengah masyarakat. Kegagalan ini bukan sekadar kegagalan memasang spanduk atau menyebar brosur. Ini adalah kegagalan dalam “menjemput bola”, kegagalan dalam membangun jembatan informasi kepada mereka yang mungkin paling terisolasi dari akses media.

Kinerja Dinas Sosial kini berada di bawah sorotan publik. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi “apa programnya?”, melainkan “di mana kehadiran negara saat warganya yang paling lemah membutuhkan?”. Bantuan sosial bukanlah sekadar transfer anggaran, melainkan manifestasi dari empati dan kepedulian pemerintah. Jika pesan itu tidak sampai, maka program tersebut telah kehilangan jiwanya.

Hasil survei ini harus menjadi titik tolak, bukan titik akhir. Bagi Bupati dan Wakil Bupati, ini adalah momentum untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap kinerja OPD, khususnya yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup kelompok rentan. Bagi Dinas Sosial, ini adalah panggilan mendesak untuk melakukan introspeksi, mengubah strategi dari pasif menunggu menjadi aktif mencari, dan memastikan setiap rupiah anggaran sosial benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar data dalam laporan.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa megah programnya di atas kertas, tetapi seberapa besar dampaknya dirasakan oleh warganya yang paling papa. Cermin dari MEDIAN telah diletakkan di hadapan kita semua. Kini, pertanyaannya adalah, beranikah kita menatapnya lekat-lekat dan mulai berbenah? ** – KOBARKSB.com –

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending