DPRD Bersama KPU Proses PAW Irawansyah

Irawan: Itu Adalah Tindakan Melawan Hukum

Taliwang, KOBAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikabarkan akan tetap menindaklanjuti surat yang dilayangkan Ketua DPRD setempat, perihal permohonan verifikasi data proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KSB atas nama Irawansyah SPd. Lembaga penyelenggara Pemilu ini bahkan memiliki waktu paling lambat lima hari untuk menyerahkan hasil verifikasi itu kembali ke DPRD. 

Ketua KPU Sumbawa Barat, Khairuddin SE, membenarkan telah menerima surat permohonan itu tertanggal 8 September lalu. Di dalam surat bernomor 166/37/DPRD/2016 itu, pimpinan DPRD menyampaikan, Irawansyah SPd, sebagai anggota DPRD KSB dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah diusulkan PAW oleh DPC Hanura Sumbawa Barat sesuai surat bernomor 35/DPC Hanura KSB/VIII/2016 tertanggal 8 Agustus lalu perihal PAW Irawansyah SPd digantikan oleh Syarifuddin Deni.

“Berdasarkan surat itu kita diminta untuk dapat memberikan nama calon Penganti Antar Waktu dengan melampirkan, Daftar nama calon tetap, Peringkat perolehan suara partai yang bersangkutan, Berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Sumbawa Barat serta Melampirkan Berita Acara rapat KPU,” ungkapnya.

Ia memastikan akan tetap menindak lanjuti surat itu paling telat Jumat, 16/9, atau setelah melakukan rapat pleno dengan komisioner lainnya. Karena sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, utamanya Pasal 29 ayat 2 menyebutkan, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat lima hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Kabupaten/Kota.

“Di aturan tersebut sudah jelas, bahkan kami bisa dituntut jika tidak menyerahkannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan itu,” timpalnya.

Meski demikian, surat yang akan dilayangkan ke Pimpinan DPRD itu nantinya berisi catatan-catatan penting, mengingat saat ini Irawansyah tengah melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atas persoalan PAW tersebut. Hal ini kata dia, harus dilampirkan sesuai perintah PKPU Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 29 ayat 3 yang menyebutkan, dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 8 Ayat 2 huruf h mengajukan upaya hukum, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan memberikan keterangan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum.

“Jadi ketetarangan itu harus kami lampirkan. Setelah itu keputusan berada di tangan pimpinan DPRD,” tukasnya.

Sementara itu, Irawansyah SPd, menyayangkan sikap pimpinan DPRD itu dengan tetap memproses PAW dirinya. Ia bahkan menilai proses PAW itu sama saja dengan tidak mengindahkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD utamanya pasal 373 ayat 2.

“Ini juga mengesankan adanya sikap arogan dan tidak memahami undang-undang. Proses itu juga sama saja dengan telah merampas hak saya untuk melakukan upaya mencari keadilan,” ujarnya.

Ditegaskannya, dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai yang diatur dalam Pasal 405 ayat 1 huruf H undang-undang MD3.

“Jadi, jika saja proses PAW tetap dipaksakan, maka hal itu adalah tindakan melawan hukum yang memiliki konsekuensi didepan hukum. Ingat, apalagi saat ini saya tengah menempuh upaya hukum mengenai proses itu,” tandasnya. (ktas)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending