fbpx
Deni: Permohonan PAW Sudah Prosedur

Deni: Permohonan PAW Sudah Prosedur

Taliwang, KOBAR – Berita tentang adanya permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Irwansyah SPd, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) utusan partai Hanura memang cukup menghebohkan, lantaran yang bersangkutan belum dua bulan menjabat sebagai wakil rakyat.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura, Syafruddin Deni SE kepada media ini melalui selularnya rabu 8/10 menegaskan, pengajuan permohonan dilakukan PAW sudah memenuhi prosedur, dimana sebelumnya ada surat yang dilayangkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk keputusan pimpinan Pusat untuk mengambil langkah cepat.

Disampaikan Deni sapaan akrabnya, melayangkan surat untuk dilakukan PAW itu sendiri sesuai dengan surat bernomor A/199/DPP-Hanura/IX/2014 tertanggal 26 September 2014 perihal petunjuk untuk pemberian sanksi organisasi sesuai butir 3 (tiga) dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART partai Hanura, dimana pada poin 3 dan poin 4 ada perintah untuk segera mengkomunikasikan dengan DPRD KSB, termasuk agar melayangkan permohonan dilakukan PAW.

“DPC Hanura KSB telah melayangkan surat bernomor 030/DPC-Hanura KSB/X/2014 tentang permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD KSB an. Irawansyah SPd dari partai Hanura. Surat itu juga ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) KSB. Surat itu sendiri sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah surat dari DPD Hanura NTB dan DPP,” tegas Deni.

Deni juga berharap permohonan itu dapat segera ditindaklanjuti oleh DPRD KSB sesuai prosedur dan aturan yang menjadi acuan. “Saya tegaskan bahwa benar ada permohonan PAW, jadi saat ini DPC Hanura KSB menunggu tahapan yang dilaksanakan DPRD KSB, karena memang kewenangan ada di lembaga politik itu,” lanjut politisi asal Kecamatan Brang Ene itu.

Pada kesempatan itu Deni juga menyampaikan bahwa anggota Dewan dari Hanura itu bukan saja telah dipecat sebagai kader Hanura, namun telah dicabut Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai dengan perintah DPP. “Ada beberapa poin yang tertuang dalam surat DPP, jadi DPC hanya melanjutkan seluruh poin itu,” terang Deni. (kimt)

Don`t copy text!