DPRD Akan Tinjau Sejumlah Proyek Bermasalah di KSB

Mustafa: Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi

Taliwang, KOBAR – Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Mustafa HMS, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan lintas Komisi dalam kaitan memonitor dan mengevaluasi sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015. Monitoring dilakukan utamanya terhadap proyek-proyek yang belum tuntas pengerjaannya hingga tahun penganggaran berakhir dan terindikasi bermasalah. 

“Koordinasi dengan lintas Komisi akan segera dilakukan. Kita ingin memastikan hal itu dengan turun langsung ke lapangan,” ungkapnya.

Ia tidak menyangkal banyak menerima informasi tentang adanya indikasi kejanggalan dalam proses pembangunan, khususnya proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga berimbas pada gagalnya penyelesaian. Salah satunya, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea dan Desa Talonang Kecamatan Sekongkang. Sehingga perlu disikapi serius dengan melakukan kroscek langsung ke lokasi.

“Sejak proyek itu dikerjakan pertengahan tahun 2015 lalu hingga tahun pengangarannya berakhir, progres pengerjaannya diinformasikan baru mencapai puluhan persen saja. Itu informasi dari masyarakat dan kita akan menindaklanjutinya dengan mendatangi langsung proyek itu,” timpalnya.

Menurutnya, langkah monitoring itu perlu dilakukan sebagai tugas pengawasan terhadap pembangunan daerah. Hasil dari monitoring itu selanjutnya akan menjadi rujukan untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kalau ditemukan ada indikasi kejanggalan dan menyimpangan baik itu dari sisi anggaran maupun progres pelaksanaannya yang masih di bawah persentase, maka kita rekomendasikan untuk tidak dilanjutkan,”cetusnya.

Pengawasan, tambah politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang baik dan bersih. Kalau hanya perencanaan saja tanpa dibarengi dengan langkah pengawasan, realisasinya di lapangan semaunya, sehingga tidak heran banyak ditemukan  proyek yang hancur-hancuran.

Ia mencontohkan seperti pengerjaan proyek PLTS tadi,  eleman masyarakat banyak yang menyampaikan adanya indikasi peyimpangan dan sejumlah persoalan lain yang ditemukan di lapangan. Namun pihak-pihak terkait malah mengatakan proyek tersebut telah sesuai dan tidak ada masalah.

“Pengawasan yang dilakukan masyarakat itu sebenarnya penting. Ini yang kemudian kita tindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan,” cetusnya.

Sebenarnya, banyak pihak yang terlibat dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dalam suatu proyek, mulai dari PPK, KPA, PPTK, Konsultan pengawas serta pemerintah setempat (tempat proyek dikerjakan). Sayangnya, kendati pihak yang bertanggungjawab melakukan pengawasan, masih saja ditemukan proyek tak selesai atau amburadul.

“Sesuai komitmen yang disampaikan pemerintah sebelum ini, bahwa akan mempertegas dan memperketat dalam melakukan pengawasan. Kita dukung langkah tersebut dan berharap apa yang disampaikan itu dipertanggungjawabkan oleh para jajaran di bawahnya,” tukasnya.

Sebelumnya, Asisten Administrasi Perekonomian (Asisten II) Setda Sumbawa Barat, H Masyhur Yusuf ST MT,  membenarkan, jika proyek pembangunan PLTS dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 2 miliar  dari dana DAK tersebut belum tuntas dilaksanakan hingga tahun anggaran berakhir.

“Dinas terkait menginformasikan (ESDM, Red), keterlambatan pembangunan proyek yang ditangani akibat terkendala material, seperti baterai dan panel listrik yang harus didatangkan dari luar negeri,” terangnya.

Saat ini lanjut H Masyhur Yusuf, keterlambatan pembangunan proyek itu tengah dilakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) oleh Inspektorat Kabupaten (Itkab).

“Riskus tidak hanya dilakukan pada kegiatan proyek itu saja, tetapi menyeluruh pada kegiatan yang tidak bisa dituntaskan. Riskus dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja masing-masing SKPD,” timpalnya.

Menurutnya, kegiatan proyek yang tidak tuntas dikerjakan tahun 2015 lalu yang bersumber dari anggaran DAK dan APBD tidak hanya ada pada dinas ESDM saja, tetapi juga terjadi pada dinas-dinas lainnya. Seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang masih belum menuntaskan pekerjaan Jalan Tatar Sepang-Tua Nanga Kecamatan Poto Tano, jembatan Desa Bangkat Monte dan jembatan Desa Tua Nanga.

“Sedangkan dua SKPD lainnya yang juga belum merampungkan kegiatannya adalah, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy- Syifa’,” bebernya.

Terhadap program yang tidak rapung dikerjakan itu, lanjut Masyhur, telah dikoordinasikan dengan dinas tehnis, guna mencari solusi penyelesaiannya. Langkah yang ditempuh adalah memperpanjang masa kerja hingga 50 hari kedepan seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

“Itu salah satu solusinya. Tetapi, selama masa perpanjangan itu pekerjaan tidak juga tuntas, maka secara otomatis dilakukan pemutusan kontrak,” tukasnya seraya menambahkan, “Sementara kelanjutan proyek  yang diputuskan kontraknya, sesuai aturan pengerjaan akan dilanjutkan melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2016,” demikian H Masyhur. (ktas)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending