Amman Mineral Didesak Segera Lunasi Dana CSR USD 11 Juta

Jakarta, KOBARKSB.com – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) didesak untuk segera melunasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar USD 11 Juta yang belum ditunaikan selama 3 tahun.

Hal tersebut disampaikan, Adian Napitupulu, Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, kepada Direktur Utama (Dirut) PT AMNT, Rachmat Makkasau, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VII DPR RI dengan Manajemen Amman Mineral, Kamis, (10/11), yang disiarkan secara langsung melalui Kanal YouTube DPR RI.

“Data tadi yang saya sampaikan, dalam tiga tahun terakhir ada kekurangan bayar CSR Amman Mineral terhadap rakyat di sana. Sebagai Corporate social responsibility-nya itu hampir USD 11 juta. Kapan kalian mau bayar?,” sergah Adian, kepada Rachmat Makkasau.

Menjawab pernyataan Adian, Rachmat menyampaikan, bahwa pihaknya akan melunasi tunggakan CSR pada tahun 2023. 

“Jadi kalau yang sisa akumulasi yang tadi pak Adian sampaikan, termasuk yang sisa tahun ini, itu akan dimasukkan dalam program tahun depan dan akan dihabiskan di tahun depan,” kata Rachmat. 

Atas jawaban Dirut PT AMNT, Adian keberatan. Karena tidak ada titik temu antara Adian dan Rachmat, Yulian Gunhar, Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, mengusulkan kepada Pimpinan Rapat, agar dilakukan audit investigasi oleh BPK terhadap pengelolaan dana CSR PT AMNT.

“Saya pikir itu sudah masuk pada ranah kesimpulan Pimpinan, bahwa komisi VII merekomendasikan kepada BPK untuk melakukan audit investigasi berkaitan dengan pengelolaan dana CSR Amman Mineral,” kata Yulian Gunhar.

Untuk diketahui, RDPU ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, dari Fraksi PAN, dengan agenda penjelasan terkait penjualan scrap dan pembuangan Limbah B3 ke laut, serta penjelasan terkait insiden meninggalnya pekerja tambang, termasuk penjelasan tentang rencana dan realisasi program untuk masyarakat.

RDPU ditutup dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama (Dirut) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) untuk melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap kontraktor PT Vector Utama Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, agar turut bertanggung jawab terhadap dampak kecelakaan kerja yang dialami oleh pihak korban dari kecelakaan kerja.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT AMNT untuk terus melakukan perbaikan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan melakukan pengujian peralatan pertambangan secara berkala dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, agar kecelakaan kerja yang berakibat fatal dapat dihindari.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT AMNT untuk memenuhi kekurangan biaya program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari tahun-tahun sebelumnya dan melaksanakan program PPM secara konsekuen, serta menyampaikan rencana pemenuhan biaya program PPM yang tertunda secara rinci kepada Komisi VII DPR RI.
4. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan rapat lanjutan dengan Dirut PT AMNT untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat hari ini, Kamis (10/11), selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2022. 
5. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT AMNT untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI, dan disampaikan ke Komisi VII DPR RI paling lambat 17 November 2022.

RDPU dilaksanakan dari Pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.15 WIB. Diikuti oleh 37 orang anggota dari 51 orang anggota Komisi VII DPR RI secara tatap muka dan virtual. Bertempat di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai I, DPR RI, Jakarta. (knda)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com