fbpx
20/09/2020

PORTAL BERITA KOBAR

kobarksb.com

wakil gubernur di polda ntb

Wagub NTB: Peserta Pilkada 2020 Dilarang Mengumpulkan Massa

Mataram, KOBAR – Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, mau tidak mau membuat pola hidup semua orang berubah. Termasuk ajang politik. Pilkada Serentak tahun ini tentu akan berbeda dengan Pilkada sebelum. Para peserta pesta demokrasi 5 tahunan ini dituntut untuk patuh pada semua aturan yang berlaku dalam hal penanganan dan pengendalian Covid-19. Yang paling utama adalah suri tauladan.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalillah MPd, Senin, (14/9), dalam rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, yang rencananya akan digelar di 7 Kabupaten/Kota di NTB, 9 Desember mendatang.

“Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini tentu berbeda caranya dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Seluruh tahapan Pilkada harus berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan,” tegas Ummi Rohmi. 

Kita semua berharap, katanya, bahwa kasus Covid-19 di NTB yang mulai melandai terus menurun. Jangan sampai, di kemudian hari nanti ada kluster Pilkada, yang akhirnya membuat kasus positif Covid-19 menjadi melonjak. 

“Pilkada tahun ini, tidak diperbolehkan mengumpulkan orang banyak. Seluruh pasangan calon harus bisa mengendalikan simpatisannya untuk patuh terhadap protokol kesehatan,” tukas Wagub.

Silahkan berkampanye, lanjutnya, silahkan sampaikan visi-misi kepada masyarakat. Tapi taati aturan yang ada, seperti Perda, PKPU, hingga Undang-undang.

Kampanye di masa pandemi ini, jelas Wagub, tidak harus mengundang orang banyak. Manfaatkan teknologi! Bisa Live Streaming melalui sosial media masing-masing paslon, atau rapat umum secara virtual. Semuanya bisa manfaatkan teknologi yang ada. 

“Misalnya, bakal pasangan calon bisa berkampanye melalui media sosial Facebook dan Instagram. Atau, sampaikan gagasan dan visi-misi melalui media online dan berkampanye akbar secara virtual,” imbaunya.

Bagaimanapun, tambahnya, patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19 tak bisa ditawar-tawar. Semua pihak, katanya, wajib mengindahkan semua aturan yang berlaku di Pilkada masa pandemi ini, demi kebaikan dan keselamatan semua orang.

“Memilih pemimpin itu sebuah Keharusan. Tapi, menjaga diri dan keluarga menjadi sebuah kewajiban,” pungkas Wakil Gubernur NTB. (kdon)

Baca Juga :  Presiden Jokowi: Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Pilkada Tak Bisa Ditawar-tawar

KOMENTAR

Komentar

Don`t copy text!