Wakil Gubernur Pimpin Revitalisasi Posyandu di NTB

Menu

Mode Gelap

KOTA MATARAM · 27 Agu 2020

Wakil Gubernur Pimpin Revitalisasi Posyandu di NTB


Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah Perbesar

Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah

“Posyandu di Bima Terbanyak, KSB Paling Sedikit”

Mataram, KOBAR – Menurut data statistik, saat ini, ada ribuan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) di Indonesia yang hilang, baik dalam arti kegiatan, eksistensi, maupun secara fisik. Sementara jumlah kader yang aktif juga semakin menurun. Sehingga dikhawatirkan secara signifikan, persoalan ini dapat menurunkan jangkauan pelayanan kesehatan Pemerintah kepada masyarakat.

Padahal diketahui, bahwa Posyandu merupakan perpanjangan tangan Puskesmas, dalam memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan Posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat, dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas manusia. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), dipimpin Wakil Gubernur NTB, bergerak cepat, untuk melakukan revitalisasi Posyandu yang ada di seluruh penjuru NTB. Apalagi, Revitalisasi Posyandu menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB dalam bidang kesehatan, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB, tahun 2019-2023.

Ummi Rohmi saat mengunjungi salah satu Posyandu di Kabupaten Dompu, sebelum masa pandemi Covid-19.

“Revitalisasi Posyandu ini sangat besar dampaknya terhadap kemajuan kita di NTB. Di Posyandu keluarga ini, kita bisa memasukkan isu lingkungan, bisa kita masukkan isu pernikahan dini, buruh migran ilegal, hingga bahaya narkoba,”  kata Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa, (25/8).

Wagub menginginkan seluruh Posyandu yang ada di Provinsi NTB dilakukan intervensi menjadi media edukasi. Artinya, Posyandu tidak lagi hanya untuk kesehatan, tapi juga akan dijadikan tempat edukasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di Provinsi NTB.

Dengan program revitalisasi, lanjut Ummi Rohmi, Posyandu bisa menjadi ujung tombak penyelesaian masalah kesehatan dan sosial dari hulu hingga ke hilir. Dengan begitu, Pemprov NTB optimis, kehadiran Posyandu Keluarga bukan hanya menghadirkan kebaikan untuk ibu dan anak, tapi juga untuk remaja hingga lansia.

“Masalah-masalah yang dihadapi daerah kita saat ini, seperti gizi buruk, stunting, hingga Covid-19, bisa diintervensi edukasinya melalui Posyandu Keluarga ini,” tukas Umi Rohmi.

Untuk memperkuat kegiatan Posyandu Keluarga, Wagub meminta seluruh pihak menggunakan teknologi Sistem Informasi Posyandu (SIP). Dengan begitu, siapapun bisa melihat kegiatan hingga pelaporan terkait Posyandu di Provinsi NTB.

“17 Desember nanti, bertepatan dengan HUT NTB, SIP akan kita tunjukkan ke masyarakat. Kita maksimalkan penggunaannya hingga seratus persen,” tutur Ummi Rohmi.

Untuk bimbingan teknis (Bimtek), tambahnya, tidak perlu lagi dilakukan secara keliling dari dusun ke dusun, tapi akan dimanfaatkan teknologi yang ada. Dengan demikian, Pemprov NTB bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan sederhana, bisa berupa video ataupun desain grafis.

“Bimteknya harus dimodifikasi! Buat satu instruksi simpel yang mudah dipahami oleh masyarakat,” demikian Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, Wakil Gubernur NTB.

Untuk diketahui, menurut data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, total jumlah Posyandu Keluarga di NTB pada bulan Juli 2020, sebanyak 1.825 dari 7.379 Posyandu. Kabupaten Bima memiliki Posyandu Keluarga yang paling banyak, yaitu, 481 Posyandu Keluarga dari 660 Posyandu. Urutan kedua, Kabupaten Dompu, dengan jumlah, 394 Posyandu Keluarga dari 437 Posyandu. Ketiga, Kabupaten Sumbawa, sebanyak 377 Posyandu Keluarga dari 732 jumlah Posyandu.

Lombok Timur di urutan keempat dengan jumlah Posyandu Keluarga sebanyak 201. Disusul Lombok Barat, 108 Posyandu Keluarga. Kota Bima, 79 Posyandu Keluarga. Lombok Utara, 72 Posyandu Keluarga. Kota Mataram, 43 Posyandu Keluarga. Sementara Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa Barat, hanya ada 35 Posyandu Keluarga. (kdon)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 39
    Produk UKM NTB Tembus Pasar DuniaMataram, KOBAR -  Sebanyak 8 kontainer (20 feet) kopi robusta Lombok, senilai USD 508.000, diekspor ke Korea Selatan oleh UD Berkah Alam. Dan sebanyak 12 kontainer (20 feet) rumput laut kering, senilai  USD 77.840, diekspor oleh PT Panorama Laut Indah, ke Tiongkok. Kedua komoditas tersebut, adalah produk UKM NTB. Selain…
  • 38
    Selama 3 Hari, Wakil Gubernur NTB Blusukan Ke Fasilitas Kesehatan di Pulau SumbawaSumbawa, KOBAR - Selama 3 hari, Wakil Gubernur NTB, Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalilah MPd, turun blusukan ke Pulau Sumbawa. Secara marathon Ummi Rohmi mengunjungi fasilitas kesehatan masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa. Mulai dari Posyandu hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat. Mulai dari ujung barat hingga ujung…
  • 38
    Gubernur Ajukan ‘Cetak Biru’ Industri NTB 2020-2040 Jadi Perda“Naskah Raperda Diserahkan Ke DPRD Untuk Digodok” Mataram, KOBAR - Pada sidang paripurna DPRD NTB, masa persidangan III tahun 2020, Jumat, (4/12). Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, menyerahkan naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), 20 tahun ke depan. Raperda ini digagas oleh…
  • 36
    Wagub NTB: Peserta Pilkada 2020 Dilarang Mengumpulkan MassaMataram, KOBAR - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, mau tidak mau membuat pola hidup semua orang berubah. Termasuk ajang politik. Pilkada Serentak tahun ini tentu akan berbeda dengan Pilkada sebelum. Para peserta pesta demokrasi 5 tahunan ini dituntut untuk patuh pada semua aturan yang berlaku dalam hal penanganan dan…
  • 32
    Sembuh dari Covid-19, Wakil Gubernur NTB Akui Vaksinasi Sangat BergunaMataram, KOBAR - Setelah sempat dinyatakan positif Covid-19 beberapa waktu lalu. Akhirnya, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, kembali sehat dan beraktifitas kembali seperti biasa.  Pada saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal di Islamic Center Mataram, Senin, (29/3), ia menceritakan betapa begitu bergunanya vaksinasi bagi dirinya yang sempat terpapar…
  • 31
    Mulai Senin, Agus Patria Duduki Kursi Bupati KSB di Graha FitrahTaliwang, KOBAR - Sejak Sabtu, (26/9), HW Musyafirin dan Fud Syaifuddin, Paslon Petahana pada Pilkada KSB Tahun 2020 resmi berhenti berkantor di Graha Fitrah, Kantor Bupati KSB. Maka pada hari itu juga, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, mengangkat Dr Muhammad Agus Patria SH MH, Staf Ahli Gubernur Bidang…

Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Pilkada NTB 2024: Suara Generasi Z dan Milenial Jadi Penentu

10 Agustus 2024 - 16:53

Pilkada NTB 2024 Suara Generasi Z dan Milenial Jadi Penentu - Mars Ansori Wijaya - Sekretaris KPU NTB

Sumbawa Barat Ukir Prestasi Gemilang, Status Desa Mandiri dan Maju untuk Seluruh Desa

16 Juli 2024 - 17:48

Sumbawa Barat Ukir Prestasi Gemilang, Status Desa Mandiri dan Maju untuk Seluruh Desa - Tugu PDPGR IJS KSB

Sumbawa Barat Borong Penghargaan di Ajang TTG Nasional 2024

15 Juli 2024 - 21:23

Sumbawa Barat Borong Penghargaan di Ajang TTG Nasional 2024 - Ajang TTG Nasional 2024

Alarm Darurat Pendidikan: 1.235 Orang Anak Putus Sekolah SD di NTB

8 Juli 2024 - 19:29

Alarm Darurat Pendidikan 1.235 Orang Anak Putus Sekolah SD di NTB - Siswi Sekolah Dasar (SD)

Kampanyekan Perlindungan Anak dan Kesetaraan Bagi Disabilitas, Jelajah Timur “Run for Equality” Pertama Kali Digelar di NTB

30 Juli 2023 - 18:26

Kampanyekan Perlindungan Anak dan Kesetaraan Bagi Disabilitas, Jelajah Timur “Run for Equality” Pertama Kali Digelar di NTB - Taman Sangkareang, Kota Mataram

DKPP Periksa Anggota KPU KSB Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

6 Juli 2023 - 22:01

DKPP Periksa Anggota KPU KSB Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) - Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Trending di HUKUM
Don`t copy text!