Wakil Gubernur Pimpin Revitalisasi Posyandu di NTB

Wakil Gubernur Pimpin Revitalisasi Posyandu di NTB

“Posyandu di Bima Terbanyak, KSB Paling Sedikit”

Mataram, KOBAR – Menurut data statistik, saat ini, ada ribuan Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) di Indonesia yang hilang, baik dalam arti kegiatan, eksistensi, maupun secara fisik. Sementara jumlah kader yang aktif juga semakin menurun. Sehingga dikhawatirkan secara signifikan, persoalan ini dapat menurunkan jangkauan pelayanan kesehatan Pemerintah kepada masyarakat.

Padahal diketahui, bahwa Posyandu merupakan perpanjangan tangan Puskesmas, dalam memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan Posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat, dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas manusia. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), dipimpin Wakil Gubernur NTB, bergerak cepat, untuk melakukan revitalisasi Posyandu yang ada di seluruh penjuru NTB. Apalagi, Revitalisasi Posyandu menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB dalam bidang kesehatan, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB, tahun 2019-2023.

Ummi Rohmi saat mengunjungi salah satu Posyandu di Kabupaten Dompu, sebelum masa pandemi Covid-19.

“Revitalisasi Posyandu ini sangat besar dampaknya terhadap kemajuan kita di NTB. Di Posyandu keluarga ini, kita bisa memasukkan isu lingkungan, bisa kita masukkan isu pernikahan dini, buruh migran ilegal, hingga bahaya narkoba,”  kata Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa, (25/8).

Wagub menginginkan seluruh Posyandu yang ada di Provinsi NTB dilakukan intervensi menjadi media edukasi. Artinya, Posyandu tidak lagi hanya untuk kesehatan, tapi juga akan dijadikan tempat edukasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di Provinsi NTB.

Dengan program revitalisasi, lanjut Ummi Rohmi, Posyandu bisa menjadi ujung tombak penyelesaian masalah kesehatan dan sosial dari hulu hingga ke hilir. Dengan begitu, Pemprov NTB optimis, kehadiran Posyandu Keluarga bukan hanya menghadirkan kebaikan untuk ibu dan anak, tapi juga untuk remaja hingga lansia.

“Masalah-masalah yang dihadapi daerah kita saat ini, seperti gizi buruk, stunting, hingga Covid-19, bisa diintervensi edukasinya melalui Posyandu Keluarga ini,” tukas Umi Rohmi.

Untuk memperkuat kegiatan Posyandu Keluarga, Wagub meminta seluruh pihak menggunakan teknologi Sistem Informasi Posyandu (SIP). Dengan begitu, siapapun bisa melihat kegiatan hingga pelaporan terkait Posyandu di Provinsi NTB.

“17 Desember nanti, bertepatan dengan HUT NTB, SIP akan kita tunjukkan ke masyarakat. Kita maksimalkan penggunaannya hingga seratus persen,” tutur Ummi Rohmi.

Untuk bimbingan teknis (Bimtek), tambahnya, tidak perlu lagi dilakukan secara keliling dari dusun ke dusun, tapi akan dimanfaatkan teknologi yang ada. Dengan demikian, Pemprov NTB bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan sederhana, bisa berupa video ataupun desain grafis.

“Bimteknya harus dimodifikasi! Buat satu instruksi simpel yang mudah dipahami oleh masyarakat,” demikian Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, Wakil Gubernur NTB.

Untuk diketahui, menurut data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, total jumlah Posyandu Keluarga di NTB pada bulan Juli 2020, sebanyak 1.825 dari 7.379 Posyandu. Kabupaten Bima memiliki Posyandu Keluarga yang paling banyak, yaitu, 481 Posyandu Keluarga dari 660 Posyandu. Urutan kedua, Kabupaten Dompu, dengan jumlah, 394 Posyandu Keluarga dari 437 Posyandu. Ketiga, Kabupaten Sumbawa, sebanyak 377 Posyandu Keluarga dari 732 jumlah Posyandu.

Lombok Timur di urutan keempat dengan jumlah Posyandu Keluarga sebanyak 201. Disusul Lombok Barat, 108 Posyandu Keluarga. Kota Bima, 79 Posyandu Keluarga. Lombok Utara, 72 Posyandu Keluarga. Kota Mataram, 43 Posyandu Keluarga. Sementara Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa Barat, hanya ada 35 Posyandu Keluarga. (kdon)

Don`t copy text!