ASN KSB Jangan Asal ‘Live’ Medsos! BKPSDM Ingatkan Sanksi Berat Jika Lalai Tugas Saat Jam Kerja

Taliwang, KOBARKSB.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa Barat kini mengambil langkah tegas untuk mendisiplinkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, dalam penggunaan media sosial. Melalui instruksi terbaru, Jum’at, (29/5/2026), pemerintah daerah secara resmi melarang ASN melakukan aktivitas siaran langsung atau live di media sosial serta aktivitas daring lainnya yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan selama jam kerja berlangsung. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap abdi negara tetap fokus pada kualitas pelayanan publik dan mampu menunjukkan dedikasi tinggi tanpa terganggu oleh aktivitas pribadi di dunia maya yang dapat menurunkan produktivitas.

Kebijakan ini menekankan bahwa fitur siaran langsung di media sosial hanya diperbolehkan apabila kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas resmi kedinasan atau bertujuan untuk keterbukaan informasi pelayanan publik. Aturan ini berpijak pada landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dengan adanya aturan ini, ASN diharapkan dapat lebih bijak dalam bersosial media serta mengutamakan integritas, pengabdian, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat di Bumi Pariri Lema Bariri.

Terkait pengawasan, para atasan langsung di setiap instansi kini memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pemantauan intensif, terutama terhadap kepatuhan jam kerja dan pencapaian target kinerja bawahan mereka. Atasan memiliki kewenangan serta kewajiban untuk memanggil dan memeriksa pegawai yang diduga melanggar ketentuan ini. Langkah pengawasan yang ketat ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bersih dari tindakan yang dapat berdampak negatif pada citra instansi pemerintah.

Sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar telah diatur secara sistematis mulai dari tingkat ringan hingga berat. Untuk pelanggaran awal, ASN dapat dikenakan teguran lisan maupun tertulis hingga pernyataan tidak puas. Jika pelanggaran terus berlanjut ke tingkat sedang, sanksi dapat berupa pemotongan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan gaji, hingga penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Bahkan, bagi pelanggaran yang masuk kategori berat, pemerintah tidak segan untuk melakukan penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian atau pemecatan secara tidak hormat sebagai konsekuensi akhir dari ketidakdisiplinan.

Melalui penegasan ini, BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat berharap seluruh ASN dapat semakin berkualitas dalam melaksanakan tugas dan memahami bahwa kehadiran mereka di kantor adalah untuk melayani masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital seharusnya menjadi pendukung kinerja yang positif, bukan justru menjadi sarana yang melalaikan kewajiban. Dengan menjaga kedisiplinan dan etika di ruang digital, ASN di KSB diharapkan mampu memberikan teladan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah. (klar)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending