Presiden Jokowi: Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Pilkada Tak Bisa Ditawar-tawar

Presiden Jokowi: Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Pilkada Tak Bisa Ditawar-tawar

Jakarta, KOBAR – Kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini, merupakan hal yang paling penting. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan secara ketat selama tahapan Pilkada berlangsung, merupakan hal yang mutlak dilakukan, dan tak dapat ditawar.

Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak, yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (8/9).

“Keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan. Karena itu, sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar,” tegas Presiden.

Dirinya, aku Jokowi, selalu mengikuti dan memantau situasi di lapangan terkait tahapan awal Pilkada serentak tahun ini. Menurutnya, masih terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para bakal pasangan calon. Misalnya, masih adanya deklarasi bakal pasangan calon Pilkada dengan menggelar konser, yang dihadiri oleh ribuan orang, dan juga mengundang atau menghadirkan massa dalam jumlah besar.

“Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Situasi itu tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan,” tandas Jokowi.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi saat ini, lanjutnya, mesti dilakukan dengan cara baru, yang disertai dengan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan, serta kebiasaan-kebiasaan baru dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama aktif berperan dalam mengingatkan serta mendisiplinkan masyarakat, guna menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

“Pada kesempatan ini saya minta pada semua pihak, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat, dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan,” pungkas Presiden. (knda)

Don`t copy text!