Mahfud MD Ancam Peserta Pilkada NTB yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan Covid-19

Menu

Mode Gelap

KOTA MATARAM · 20 Sep 2020

Mahfud MD Ancam Peserta Pilkada NTB yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan Covid-19


Mohammad Mahfud MD Perbesar

Mohammad Mahfud MD

Mataram, KOBAR – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Prof Dr Mohammad Mahfud MD, memastikan dan mewajibkan kepada seluruh peserta Pilkada di 7 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19, selama tahapan Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Demikian disampaikan Menko Polhukam, kepada KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan Forkopimda Provinsi NTB, saat menggelar rapat koordinasi khusus penegakan hukum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, secara video conference, Jum’at, (18/9). 

Pada kesempatan itu, Mahfud MD, memastikan agar penegakan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan betul-betul ditegakkan, tanpa pandang bulu. Sebab kegiatan politik seperti Pilkada, sangat berpotensi menimbulkan kerumunan, yang tentu saja rawan melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Bang Zul dan Kapolda NTB
Gubernur dan Kapolda NTB, saat rapat bersama Menko Polhukam RI.

“Pengumpulan massa dalam jumlah banyak tentu saja melanggar protokol kesehatan Covid-19. Hal itu yang harus dihindari dan jauhkan. Di situlah hukum betul-betul ditegakkan. Kita tidak mau nanti ada klaster Pilkada, yang akan memperburuk pandemi Covid-19 di negara ini,” kata Mahfud.

Payung hukum tentang hal itu sudah jelas dan tegas, lanjut Mahfud. Terutama Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, katanya. Presiden Jokowi telah memberi penekanan khusus, soal penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan selama Pilkada Serentak. Inpres tersebut diterbitkan, kata Mahfud, untuk menegaskan dan memberikan sinyal kepada masyarakat, bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi.

“Presiden telah mengambil langkah serius dalam hal penegakan protokol kesehatan selama Pilkada dengan inpres itu. Sehingga semua orang mesti patuh, dan TNI/Polri beserta Pemda setempat harus mengawal ini dengan baik. Jika selama ini Pemda belum berani tegas, karena belum ada payung hukum. Dengan Inpres ini, membuat Pemda percaya diri dalam menegakkan hukum,” demikian Menko Polhukam RI. (kdon)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 50
    Presiden Jokowi: Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Pilkada Tak Bisa Ditawar-tawarJakarta, KOBAR - Kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini, merupakan hal yang paling penting. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan secara ketat selama tahapan Pilkada berlangsung, merupakan hal yang mutlak dilakukan, dan tak dapat ditawar. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas…
  • 38
    Menko Polhukam: Jalani Hari Tenang dengan Ketenangan, Ayo Ke TPS dengan Protokol KesehatanJakarta, KOBAR - Menko Polhukam, Mahfud MD, pada akhir masa kampanye Pilkada 2020, Sabtu, (5/12), meminta kepada semua pihak untuk menjalani masa tenang, dengan tetap menjaga suasana kondusif, menghindari kegaduhan. Ia juga mengajak untuk bersiap menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS).  “Alhamdulillah, hari ini, Sabtu 5 Desember, kita sudah mengakhiri masa…
  • 37
    Para Elit Politik Harus Sadar, Ancaman Covid-19 Tidak Main-mainPengerahan dan mobilisasi massa, kerumunan ratusan hingga ribuan orang, berikut arak-arakan manusia dan kendaraan yang memenuhi setiap sudut wilayah adalah pemandangan yang telah disuguhkan, pada saat pendaftaran para bakal calon Kepala Daerah ke KPU, pekan kemarin. Dan itu terjadi, tanpa bisa dibendung. Padahal protokol kesehatan Covid-19, telah dengan tegas melarang…
  • 37
    ASN, TNI, dan Polri, Harus Netral dan Tidak Memihak Paslon Tertentu di PilkadaJakarta, KOBAR - Selain menginstruksikan kewajiban penerapan protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini, Presiden Joko Widodo secara tegas meminta, agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri bersikap netral, dan tidak memihak paslon tertentu di Pilkada. Sebagaimana telah diatur dalam sejumlah aturan perundang-undangan. "Saya minta kepada aparat birokrasi,…
  • 35
    Denda Uang Karena Tak Pakai Masker di NTB Berlaku 14 September 2020“TNI, Polri, dan Pol PP Giat Patroli Tegakkan Protokol Kesehatan” Mataram, KOBAR - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan akan menerapkan secara resmi sanksi denda Rp 100.000 bagi warga yang tidak memakai masker di tempat umum mulai 14 September mendatang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7…
  • 35
    Wagub NTB: Peserta Pilkada 2020 Dilarang Mengumpulkan MassaMataram, KOBAR - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, mau tidak mau membuat pola hidup semua orang berubah. Termasuk ajang politik. Pilkada Serentak tahun ini tentu akan berbeda dengan Pilkada sebelum. Para peserta pesta demokrasi 5 tahunan ini dituntut untuk patuh pada semua aturan yang berlaku dalam hal penanganan dan…

Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Pilgub NTB Sepi Peminat? 3 Bakal Paslon Lolos Verifikasi, Publik Diam Seribu Bahasa

20 September 2024 - 14:24

Pilgub NTB Sepi Peminat 3 Bakal Paslon Lolos Verifikasi, Publik Diam Seribu Bahasa - Kandidat Pilkada NTB

Pilkada NTB 2024: Suara Generasi Z dan Milenial Jadi Penentu

10 Agustus 2024 - 16:53

Pilkada NTB 2024 Suara Generasi Z dan Milenial Jadi Penentu - Mars Ansori Wijaya - Sekretaris KPU NTB

Sumbawa Barat Ukir Prestasi Gemilang, Status Desa Mandiri dan Maju untuk Seluruh Desa

16 Juli 2024 - 17:48

Sumbawa Barat Ukir Prestasi Gemilang, Status Desa Mandiri dan Maju untuk Seluruh Desa - Tugu PDPGR IJS KSB

Sumbawa Barat Borong Penghargaan di Ajang TTG Nasional 2024

15 Juli 2024 - 21:23

Sumbawa Barat Borong Penghargaan di Ajang TTG Nasional 2024 - Ajang TTG Nasional 2024

Alarm Darurat Pendidikan: 1.235 Orang Anak Putus Sekolah SD di NTB

8 Juli 2024 - 19:29

Alarm Darurat Pendidikan 1.235 Orang Anak Putus Sekolah SD di NTB - Siswi Sekolah Dasar (SD)

Kampanyekan Perlindungan Anak dan Kesetaraan Bagi Disabilitas, Jelajah Timur “Run for Equality” Pertama Kali Digelar di NTB

30 Juli 2023 - 18:26

Kampanyekan Perlindungan Anak dan Kesetaraan Bagi Disabilitas, Jelajah Timur “Run for Equality” Pertama Kali Digelar di NTB - Taman Sangkareang, Kota Mataram
Trending di EDITOR'S PICK
Don`t copy text!