fbpx
Mahfud MD Ancam Peserta Pilkada NTB yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan Covid-19

Mahfud MD Ancam Peserta Pilkada NTB yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan Covid-19

Mataram, KOBAR – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Prof Dr Mohammad Mahfud MD, memastikan dan mewajibkan kepada seluruh peserta Pilkada di 7 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19, selama tahapan Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Demikian disampaikan Menko Polhukam, kepada KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan Forkopimda Provinsi NTB, saat menggelar rapat koordinasi khusus penegakan hukum pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, secara video conference, Jum’at, (18/9). 

Pada kesempatan itu, Mahfud MD, memastikan agar penegakan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan betul-betul ditegakkan, tanpa pandang bulu. Sebab kegiatan politik seperti Pilkada, sangat berpotensi menimbulkan kerumunan, yang tentu saja rawan melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Bang Zul dan Kapolda NTB
Gubernur dan Kapolda NTB, saat rapat bersama Menko Polhukam RI.

“Pengumpulan massa dalam jumlah banyak tentu saja melanggar protokol kesehatan Covid-19. Hal itu yang harus dihindari dan jauhkan. Di situlah hukum betul-betul ditegakkan. Kita tidak mau nanti ada klaster Pilkada, yang akan memperburuk pandemi Covid-19 di negara ini,” kata Mahfud.

Payung hukum tentang hal itu sudah jelas dan tegas, lanjut Mahfud. Terutama Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, katanya. Presiden Jokowi telah memberi penekanan khusus, soal penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan selama Pilkada Serentak. Inpres tersebut diterbitkan, kata Mahfud, untuk menegaskan dan memberikan sinyal kepada masyarakat, bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi.

“Presiden telah mengambil langkah serius dalam hal penegakan protokol kesehatan selama Pilkada dengan inpres itu. Sehingga semua orang mesti patuh, dan TNI/Polri beserta Pemda setempat harus mengawal ini dengan baik. Jika selama ini Pemda belum berani tegas, karena belum ada payung hukum. Dengan Inpres ini, membuat Pemda percaya diri dalam menegakkan hukum,” demikian Menko Polhukam RI. (kdon)

Don`t copy text!