fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

KPK Tetapkan 10 Orang Anggota DPRD Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan BarangJasa dan Pengesahan APBD - Gelar Perkara Kasus Korupsi KPK

KPK Tetapkan 10 Orang Anggota DPRD Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang/Jasa dan Pengesahan APBD

“Para Tersangka Diduga Terima Uang Total Rp 5,6 Miliar”

Jakarta, KOBAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah menetapkan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, periode tahun 2019-2023, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji, terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. 

KPK Gelar Perkara Kasus Korupsi 10 Orang Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim

“Perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK pada tanggal 2 September 2019, yang pada prosesnya telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan pengumpulan informasi dan data, sehingga menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, dan kawan-kawan,” jelas Ali Fikri, Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, dalam siaran pers, Jum’at, (1/10).

Alexander Marwata – Wakil Ketua KPK

KPK selanjutnya, lanjut Ali, melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021, dengan menetapkan 10 orang anggota DPRD sebagai tersangka, yaitu; IG, IJ, AYS, ARK, MS, MD, MH, FR, SB, dan PR.

“Para tersangka diduga menerima uang selaku anggota DPRD, agar tidak mengganggu program-program Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. Para tersangka diduga menerima uang total senilai Rp 5,6 miliar, dengan nominal masing-masing bervariasi, dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Uang tersebut diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada saat itu,” beber Jubir KPK.

Karyoto – Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK

Atas perbuatan mereka, terangnya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 11, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Para Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 30 September 2021 hingga tanggal 19 Oktober 2021. Terhadap IG, AYS, MD, MH di Rutan KPK Kavling C1. Selanjutnya IJ, ARK, MS, FR di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, dan SB, PR di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Untuk antisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan lakukan isolasi mandiri di Rutan masing-masing,” terang Ali Fikri.

Ali Fikri – Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK

Korupsi yang melibatkan para aktor politik, termasuk di dalamnya Anggota DPRD, tambah Ali, merupakan jenis korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK. Untuk itu, katanya, diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, mulai dari partai politik hingga institusi Dewan Perwakilan Rakyat, diajak untuk bersama-sama memiliki komitmen politik yang bersih dan bebas dari korupsi. 

“Para anggota DPRD ini telah menerima kepercayaan dari masyarakat. Maka sudah sepatutnya kepercayaan ini tidak digunakan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya,” tutup Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK. (knda)

Don`t copy text!