fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Disnaker Turun Ke Tiu Suntuk

Buntut Dari Protes Soal Upah Karyawan, Disnaker Turun Ke Tiu Suntuk

Brang Ene, KOBAR – Mendengar informasi terkait dugaan pelanggaran oleh salah satu perusahaan subkon di Proyek Bendungan Tiu Suntuk, soal pemberian upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melalui Bidang Hubungan Industrial turun ke lokasi Proyek Bendungan Tiu Suntuk, guna mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

“Hari jum’at kami sudah temui pihak perusahaan di lokasi Bendungan, dari keterangan mereka, hanya miskomunikasi saja dengan karyawan. Pihak perusahaan membenarkan ada pemberian upah di bawah UMK, namun itu sudah dibicarakan di awal dengan karyawan. Setelah lulus masa training selama tiga bulan, selanjutnya upah dibayar sesuai UMK,” terang Kepala Disnakertrans, melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial, Tohirudin SH, kepada media ini, Selasa, (20/4).

Selain mencari kejelasan informasi dugaan pemberian upah di bawah UMK, pihaknya juga, tuturnya, meminta perusahaan memberikan laporan terkait jumlah karyawan yang dipekerjakan perusahaan. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari fungsi pembinaan yang melekat pada Disnaker.

“Kami berikan waktu satu minggu ke perusahaan untuk memberi laporan terbaru terkait jumlah karyawan. Dan kami tegaskan ke perusahaan agar tidak ada laporan dugaan pelanggaran, agar proses pekerjaan bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Dikonfirmasi media ini, salah satu karyawan perusahaan subkon di Proyek Bendungan Tiu Suntuk, PP MARFRI KSO,  yang sempat mengeluh terkait upah di bawah UMK, menerangkan, bahwa dirinya sudah dipanggil pihak perusahaan, dan menjelaskan apa yang menjadi permasalahan.

“Kami sudah dipanggil pihak perusahaan, dan semua sudah tidak ada masalah, hanya miskomunikasi saja kemarin,” ucap karyawan PP MARFRI KSO, yang enggan menyebut namanya.

Untuk diketahui, pembayaran upah sesuai UMK bukan hanya berlaku pada perusahaan yang ada di Proyek Bendungan Tiu Suntuk, melainkan semua perusahaan yang masuk kategori usaha menengah, dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. (kdon)

Don`t copy text!