fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

PNS yang Suka Bolos Kerja Terancam Dipecat - PNS Sumbawa Barat

PNS yang Suka Bolos Kerja Terancam Dipecat

Taliwang, KOBAR – Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP ini memuat kewajiban dan larangan, serta hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan selama menjadi PNS. 

Ditegaskan dalam peraturan ini, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. PNS yang tidak menaati ketentuan tersebut, dapat dijatuhi hukuman disiplin. Mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat. 

“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, dijatuhi hukuman disiplin,” bunyi Pasal 7 Peraturan Pemerintah, yang diteken Presiden Jokowi tanggal 31 Agustus 2021. 

Tingkat hukuman disiplin PNS dalam PP tersebut dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu, ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan atau pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang, dapat berupa pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan, pemotongan Tukin sebesar 25 persen selama 9 bulan, dan atau pemotongan Tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan. 

Adapun jenis hukuman disiplin berat, dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 

Semua ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS ini tercantum dalam Pasal 8. Pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan jam kerja, menjadi salah satu aturan yang tertuang dalam PP 94/2021.

PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan tidak menaati jam kerja, dapat dikenakan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk pelanggaran tingkat ringan, hukuman dapat berupa: 1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama tiga hari kerja dalam 1 tahun; 2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4-6 hari kerja dalam 1 tahun; Dan 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam 1 tahun. 

Sementara untuk pelanggaran tingkat sedang, hukuman dapat berupa: 1. Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 6 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11-13 hari kerja dalam 1 tahun; 2. Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun; dan 3. Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17-20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 tahun. 

Selanjutnya, untuk pelanggaran tingkat berat, hukuman dapat berupa: 1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21-24 hari kerja dalam 1 tahun; 2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25- 27 hari kerja dalam 1 tahun 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun; Dan 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja. 

“PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4), diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya,” demikian bunyi Pasal 15 ayat (2), PP Nomor 94 Tahun 2021. (kdon)

Don`t copy text!