Karyawan Subkon Proyek Bendungan Tiu Suntuk Protes Upah Tidak Sesuai UMK

“Dewan Pengupahan Disoal, Hanya Nongol Pas Mau Godok UMK Saja” 

Brang Ene, KOBAR – Berlarut-larutnya persoalan upah di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk karyawan yang bekerja pada sub kontraktor (Subkon) Proyek Bendungan Tiu Suntuk, memicu protes sejumlah karyawan. Peran Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ikut dipersoalkan. Yang mana menurut mereka, Dewan Pengupahan baru eksis hanya pas saat mau menggodok UMK saja.

“Dalam kontrak kerja, kami menandatangani upah sebesar Rp 2.000.000. Namun pada saat penerimaan, kami hanya diberikan Rp 1.600.000. Selain itu, di slip gaji tertulis Rp 2.400.000, setelah dipotong pajak, tersisa Rp 2.000.000. Itu yang buat kami bingung,” tutur salah seorang karyawan PP-MARFRI KSO, Subkon Proyek Bendungan Tiu Suntuk Paket II, yang namanya enggan untuk disebutkan, Sabtu, (10/4), kepada awak media ini.

Padahal menurut sepengetahuannya, UMK KSB untuk tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 2.278.710. Tapi upah yang diterimanya malah di bawah itu. Walaupun yang tertera di slip gaji, katanya, memang di atas UMK, tapi fakta upah yang diterima jauh di bawah itu.

“Jangan-jangan angka yang tertera di slip gaji hanya trik perusahaan untuk mengakali laporan ke Pemerintah saja. Seharusnya pihak Pemerintah atau Dewan Pengupahan tidak hanya menerima mentah-mentah setiap laporan dari perusahaan soal upah karyawan ke mereka. Mestinya pihak terkait turun ke lapangan untuk menyelidiki,” tukasnya.

Sementara itu, Alfian, Pihak Perusahaan yang dikonfirmasi media ini, menjawab, bahwa jumlah upah yang diterima karyawan sudah sesuai kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan. Dan hal itu, bebernya, telah disepakati oleh karyawan selama masa training.

“Di awal sudah dijelaskan, bahwa selama masa training gaji dibayar tidak penuh. Baru setelah selesai masa training nanti akan diberikan sepenuhnya,” kata Alfian singkat. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com