fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

UMK KSB 2017 Dipatok Rp 1.786.300

“Naik 11,44 % dari UMK 2016”

Taliwang, KOBAR – Beberapa pihak yang dilibatkan Dewan Pengupahan dalam penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa Barat tahun 2017 menilai bahwa Rp 1.786.300 adalah angka yang cukup realistis. Karena penetapan besarannya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 yang memperhitungkan nilai inflasi dan pertumbuhan domestik bruto serta upah minimum pada tahun berjalan.

“Kenaikan sebesar 11,44 persen dari besaran UMK tahun 2016 ini kami nilai sudah berkeadilan, baik bagi para pengusaha maupun para pekerja,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa Barat, Ir Muhadi.

Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan besaran UMK tahun sebelumnya yang hanya memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL),  penerapan  PP terbaru yang dijadikan dasar penetapan UMK 2017 besarannya sudah mengakomodir segalanya. Apalagi laju pertumbuhan ekonomi  Sumbawa Barat seperti contoh tahun 2015 lalu, berada pada posisi 5,06 persen di luar tambang dan laju inflasi daerah dengan memperhitungkan PDRB menurut harga berlaku dikurangi PDRB harga konstan berkisar antara 4,5 – 5,5 persen.

“Dari sisi pekerja jumlah tersebut memang akan dirasa masih kurang namun dari sisi pengusaha, jumlah tersebut sudah lebih dari cukup,” cetusnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) bersama Dewan Pengupahan melibatkan sejumlah pihak lainnya telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten  (UMK) Sumbawa Barat sebesar Rp 1.786.300. Kini usulan UMK itu tengah diusulkan ke Pemerintah Provinsi, untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur melalui Surat Keputusan (SK).

“Memang besaran upah tersebut sudah ditetapkan dan hal ini kita teruskan ke Pimpinan daerah (Bupati) untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemprov untuk disahkan,” kata kepala Disosnakertrans, H Abdul Hamid SPd MPd.

Masalah ideal atau tidaknya penetapan UMK tersebut, tambahnya, hal itu berbeda-beda setiap kebutuhan orang.

“Tetapi penetapan UMK tersebut sudah mengacu pada aturan yang ada,” imbuhnya.

Menurutnya, jika sudah disahkan, maka pihak perusahaan harus membayarkan upah UMK tersebut.  Jika dibawah nominal yang sudah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan kepada UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Bahkan, apabila rumusan tersebut nantinya diterapkan, pihaknya mengimbau kepada semua pengusaha di Kabupaten Sumbawa Barat agar mematuhi regulasi yang ada. Dengan cara memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan apabila ada perusahaan yang tidak bisa mematuhi karena tidak mampu, diminta untuk mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMK.

“Semua pengusaha untuk bisa mematuhi, memberikan UMK kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang nanti menunggu surat keputusan dari Gubernur. Karena ini adalah ketentuan, aturan maupun regulasi, jadi semua pengusaha diminta untuk melaksanakan aturan itu,” tandasnya. (ktas)

Don`t copy text!