fbpx
UMK Tahun 2015 Tunggu Keputusan Gubernur

UMK Tahun 2015 Tunggu Keputusan Gubernur

Taliwang, KOBAR – Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk tahun 2015 tinggal menunggu keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), karena usulan yang disampaikan dewan pengupahan telah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Persetujuan Bupati KSB telah ditindak lanjuti dengan melayangkan surat usulan penetapan UMK tahun 2015 dengan surat bernomor 560/1367/STKT/X/2014 yang ditujukan kepada Gubernur NTB. Dalam surat itu ditegaskan bahwa usulan dari dewan pengupahan tentang besaran UMK untuk tahun 2015 dipandang sudah memenuhi pertimbangan dengan besaran Rp. 1,463 juta.

Dalam surat Bupati KSB itu diminta kepada Gubernur NTB untuk segera menetapkan UMK, karena dianggap penting bagi pelaku ekonomi, terutama pada sektor usaha dan industri pertambangan di Bumi Pariri Lema Bariri. Dalam surat yang dilayangkan kepada Gubernur NTB itu juga dilampirkan surat rekomendasi dewan pengupahan, termasuk risalah sidang dewan pengupahan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), H Abdul Hamid SPd MPd kepada media ini mengaku cukup lega dengan keberhasilan menetapkan UMK untuk tahun 2015, tinggal menunggu keputusan Gubernur NTB, agar UMK untuk tahun 2015 itu bisa dilaksanakan pada awal tahun 2015 mendatang. “Jika dalam waktu dekat ada keputusan Gubernur NTB, maka awal tahun 2015 harus sudah menjadi acuan bagi para pengusaha di KSB,” tandasnya.

H Hamid memang berharap keputusan itu bisa dalam waktu dekat ini, agar pihaknya dapat segera melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang ketetapan besarnya UMK yang harus diberlakukan nanti, karena perusahaan yang tidak melaksanakan keputusan UMK termasuk sebuah pelanggaran dan pastinya akan mendapat peringatan.

Diingatkan H Hamid, dewan pengupahan hanya bisa merampungkan tentang usulan besarnya UMK untuk tahun 2015, sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tidak berhasil ditetapkan, bahkan saat rapat yang digelar dewan pengupahan, UMSK tidak masuk dalam pembahasan, karena ada beberapa pertimbangan dan syarat awal terlebih dahulu yang harus ditempuh. “UMSK tidak dibahas dalam rapat internal dewan pengupahan,” akunya.

Pada kesempatan itu H Hamid berharap pembahasan tentang UMSK bisa dilakukan pada awal tahun 2015 mendatang, dengan harapan pada tahun 2016 bisa ditetapkan UMSK. Kalau memang ada kesepakatan dewan pengupahan untuk menetapkan UMSK, maka persiapan pembahasan harus dilakukan lebih awal, agar bisa melakukan kategori atau spesifikasi terhadap perusahaan yang akan memberlakukan UMSK. “Semoga tahun 2016 kita bisa menetapkan UMSK,” harapnya lagi. (kimt)

Don`t copy text!