UMSK Batal Dibahas

UMSK Batal Dibahas

Taliwang, KOBAR – Rapat yang dilaksanakan Dewan Pengupahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) batal membahas tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang akan diberlakukan pada tahun 2015 mendatang.

Sekretaris dewan pengupahan, H Abdul Hamid SPd, MPd yang dikonfirmasi media ini rabu 22/10 mengatakan, ada beberapa pertimbangan sehingga tidak bisa dilanjutkan pembahasan UMSK, terutama waktu yang ada saat ini sangat tidak mungkin untuk melakukan analisa dan evaluasi bahan pertimbangan dalam pengusulan berapa besar UMSK.

Diingatkan H Hamid sapaannya, identifikasi terhadap faktor dan perusahaan yang akan melaksanakan UMSK juga harus detail, karena tidak mungkin seluruh perusahaan yang beroperasi di Bumi Pariri Lema Bariri langsung diberikan beban untuk melaksanakan UMSK nantinya, sementara saat ini belum ada inventarisir tentang perusahaan, sehingga butuh waktu.

“Syarat dalam pengusulan UMSK lebih detail atau tidak sama saat ingin mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), karena perusahaan yang berada di lingkar tambang tidak semuanya sebagai pelaku aktifitas penambangan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang ada hanya sebagai penopang yang tidak mungkin diwajibkan untuk menggunakan UMSK,” tegas H Hamid yang juga kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB.

Masih keterangan H Hamid, dewan pengupahan akan berupaya bisa menerapkan UMSK pada tahun 2016 mendatang, sehingga pembahasan tentang detail, syarat ketentuan penetapan dan perusahaan yang akan diwajibkan bakal lebih awal ditata. “Mungkin pada tahun mendatang diawal tahun kami akan mulai melakukan pembahasan tentang penetapan UMSK, sehingga pada tahun 2016 bisa diterapkan UMSK,” terang H Hamid.

Menyinggung soal UMK, H Hamid mengaku sudah ditetapkan pada angka Rp. 1.463.000,- atau ada penambahan sebesar 9,95 persen dari UMK sebelumnya yang sebesar Rp. 1.335.000,-. Angka itu sudah diusulkan kepada Bupati KSB, jadi bisa saja berubah atau mungkin sesuai rekomendasi dari dewan pengupahan, jadi saat ini belum menjadi keputusan adanya peningkatan UMK. “Kami sudah usulkan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Gubernur, jika Bupati setuju dengan usulan dewan pengupahan,” bebernya.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dewan pengupahan dalam mengusulkan UMK adalah, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2014 ditetapkan pada angka Rp. 1.970.552,-, Upah Minumum Provinsi (UMP) pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.210.000,- dan pada tahun 2015 diperkirakan naik pada kisaran 5-10 persen atau di angka Rp. 1.330.000,-. (kimt)

Don`t copy text!