TGB Tetapkan UMK KSB 2017 Rp 1.786.300

Taliwang, KOBAR – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH M Zainul Majdi, resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang berlaku per 1 Januari 2017. Keputusan besaran kenaikan UMK tersebut diterbitkan melalui SK Nomor 561-963 Tahun 2016 dengan besaran Rp 1.786.300 per bulan.

UMK KSB 2017 yang telah ditetapkan itu jumlahnya sama persis dengan rekomendasi yang disampaikan Bupati Sumbawa Barat atas kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) dan sejumlah pihak lainnya yang difasilitasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat.

“SK diterbitkan pada tanggal 18 Nopember lalu. Sebagai tindak lanjutnya, besaran UMK itu akan langsung disosialisasikan kepada seluruh perusahaan baik yang bergerak di bidang pertambangan, konstruksi maupun jenis usaha lainnya,” ungkap Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) melalui Kasi Hubungan Industrial, Tohiruddin SH.

Kata Tohir, penetapan jumlah UMK tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,44 persen dari besaran UMK tahun 2016. Bahkan dari data yang ada, dari tahun ke tahun UMK Sumbawa Barat terus mengalami peningkatan. Seperti tahun 2015 besaran UMK yang berada di angka  Rp 1.463.000 naik menjadi Rp 1.609.300 untuk UMK 2016, dan kembali naik sebesar  Rp 1.768. 300 untuk UMK 2017.

Namun demikian, berdasarkan  hasil evaluasi terhadap pemberlakuan UMK tahun 2016 lalu,  pihaknya masih menemukan banyak kelemahan. Seperti adanya sejumlah  perusahaan yang bergerak di sektor non formal yang belum memiliki kemampuan menerapkan besaran UMK yang telah ditetapkan.

“Banyak diantara perusahaan itu yang belum memiliki kemampuan menerapkan besaran UMK yang telah ditetapkan. Sementara untuk  perusahaan yang bergerak di sektor formal rata-rata sudah menerapkannya sesuai besaran UMK,” terangnya.

Disinggung ketika nantinya ada perusahaan yang tidak mengindahkan besaran UMK tersebut, ia menyebutkan, tentu ada mekanisme yang mesti dilalui yakni  dengan mengajukan penangguhan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita tidak bisa menutup mata akan adanya hal tersebut. Meski begitu, sudah menjadi kewajiban bagi  perusahaan untuk menerapkannya dan tidak  menjadi kewajiban apabila perusahaan itu memang benar-benar tidak memiliki kemampuan,” sebutnya.

Dijelaskannya, apabila perusahaan tidak melaksanakan perberlakuan UMK itu sementara kondisi keuangannya mampu untuk melaksanakannya, maka akan diberikan sanksi tegas. Baik berupa denda maupun kurungan penjara. Oleh karenanya, penetapan UMK tersebut segera akan disosialisasikan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Sosialisasi akan segera kita lakukan sehingga nanti dalam penerapannya tidak ada perusahaan yang tidak mengetahui penetapan besaran UMK tersebut. Sosialisasi ini juga untuk meminimalisir adanya perusahaan nakal yang selalu berlindung dengan kata “tidak tahu” dengan penetapan UMK ini,” tutupnya. (ktas)

Trending di KOBARKSB.com