fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Akibat Proyek PLTS Gagal, Desa Rarak Ronges Masih Gelap Gulita

Mustakim: Kejari Harus Usut Tuntas Proyek PLTS Mangkrak

Brang Rea, KOBAR – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea dan Desa Talonang Kecamatan Sekongkang saat ini tengah dalam bidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Pasalnya, pembangunannya yang bersumber dari  Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 sebesar Rp 800 juta tersebut hingga kini belum terselesaikan alias mangkrak.

Anggota Komisi III DPRD Sumbawa Barat, Mustakim Patawari LM SIP, mengatakan, jika memang pihak Kejari Sumbawa mengendus adanya indikasi penyimpangan dalam pembangunannya, secara kelembagaan ia mendorong Kejaksaan untuk mengusutnya hingga tuntas.

“Jangan dibiarkan proses penanganannya lama, jika memang ada indikasi kecurangan di dalamnya. Segera lakukan pengusutan,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu pihaknya kata Mustakim, memang pernah  memanggil Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dimintai keterangan prihal tidak rampungnya pembangunan PLTS hingga tahun anggaran 2015 berakhir. Baik Dinas terkait maupun pihak kontraktor pelaksana beralasan, belum rampungnya pembangunan proyek tersebut karena terbentur material yang harus didatangkan dari luar daerah.

“Intinya dalam pertemuan itu, Dinas ESDM maupun pihak kontraktor pelaksana berkomitmen menyelesaikannya sebelum  masa pengerjaannya berakhir.  Namun faktanya, proyek tidak mampu dirampungkan meski kemudian diberikan perpanjangan waktu kerja,” bebernya.

Mangkraknya pembangunan proyek PLTS itu dinilainya telah menjadi kegagalan pemerintah, baik dari sisi pengawasan maupun penganggarannya. Apalagi peruntukan proyek itu untuk kebutuhan masyarakat yang memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya.

Untuk itu, Mustakim kembali menegaskan sangat mendukung langkah yang ditempuh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari Sumbawa untuk mengusut tuntas penyebab mangkraknya proyek tersebut.

“Kita dukung itu, termasuk berharap mengusut semua dugaan penyimpangan pembangunan di daerah ini, baik yang dibiayai dari APBD, DAK maupun APBN,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Rarak Ronges, Rulan, menyayangkan gagalnya pembangunan fasilitas penerangan listrik itu di wilayahnya. Selain merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini belum mampu disediakan pemerintah, kehadirannya sangat ditunggu-tunggu  masyarakat setempat.

Menurutnya, jika pembangunan PLTS rampung dikerjakan sesuai rencana, mungkin warga masyarakat Desa Rarak Ronges sudah bisa terlayani listrik. Karenanya, dia berharap pemerintah mengambil satu kebijakan strategis, agar  masyarakat Desa Rarak Ronges segera terlayani listrik.

“Kami harap pemerintah segera menyediakan layanan listrik. Jangan lagi Desa kami, diberikan proyek gagal seperti proyek PLTS yang dibiayai melalui DAK tahun anggaran 2015 lalu,” keluhnya.

Saat ini Desa Rarak Ronges hanya terlayani dengan ketersedian listrik tenaga diesel (Genset, red). Selain tidak optimal, biaya operasionalnya cukup tinggi serta tidak mampu melayani seluruh masyarakat. Waktu operasionalnya pun relatif singkat mulai dari pukul 18.00 Wita hingga pukul 24.00 Wita.

‘’Masyarakat hanya bisa mengunakannya selama 6 jam saja, lepas itu kembali gelap. Kadang jika mesinnya rusak, masyarakat berhari-hari lamanya tidak bisa merasakan aliran listrik,” bebernya. (ktas)

Don`t copy text!