Taliwang – Maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Sumbawa Barat, ternyata belum membuat jajaran Dinas Energi Sumber Daya Mineral setempat untuk mempercepat penanganannya.
Padahal, dari data yang dirilis Dinas Kesehatan Sumbawa Barat, bahwa aktifitas pertambangan dengan mekanisme manual dan menggunakan bahan beracun berbahaya itu telah mulai mempengaruhi lingkungan, terutama aliran sungai Brang Rea.
Menurut, Ruslan Efendi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan KSB, pihaknya belum lama ini telah melakukan tes kesehatan terhadap 100 penderita yang diduga terkena langsung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, red). Uji sampel juga dilakukan terhadap ratusan sumur, irigasi dan limbah rumah tangga pada sembilan titik.
“Dari sampel yang diambil tadi, mayoritas zona yang paling memungkinkan terkena dampak langsung pencemaran B3 adalah akibat aktifitas tambang. Rata-rata air sumur yang diuji adalah sumur yang berdekatan dengan aktifitas tambang tradisional,” papar Ruslan.
Meski hasil uji sementara pada air sumur tidak menimbulkan pencemaran atau di bawah ambang batas normal. Namun, ia memastikan dalam waktu tidak terlalu lama mayoritas air tanah dan sungai terancam tercemar limbah berbahaya itu.
Dinas Kesehatan mencatat, pencemaran paling tinggi terjadi akibat operasi Tong. Tong dalam mengelola batu-batuan menggunakan setidaknya 600 hingga 700 Kilogram Potasium dalam sekali operasi perhari. Selain itu, alat produksi batuan emas ini juga menggunakan Karbon Monoksida.
Potasium berfungsi untuk memisahkan batu-batuan dari mineral berharga seperti unsur emas. Dan Karbon Monoksida berfungsi untuk mengikat serbuk batuan mineral dari batuan inti.
Karbon Monoksida bisa merusak syaraf otak dan Potasium bisa merusak ekologi mahluk hidup jika tercemar secara masif di air tanah dan sungai.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Sumbawa Barat melalui Dinas ESDM Kebudayaan dan Pariwisata pernah berjanji akan mengendalikan operasi tambang rakyat, menyusul maraknya penggunaan bahan kimia yang masuk unsur Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Kepala Dinas ESDM Kebudayaan dan Pariwisata Sumbawa Barat, Hajamuddin, kepada wartawan mengakui, keluarnya hasil uji sampel penderita penyakit kulit yang dirilis Dinas Kesehatan Sumbawa Barat merupakan pukulan keras terhadap institusinya.
“Ya benar, kami sudah melakukan tindakan prefentif. Tapi terus terang hasil uji tim Dinas Kesehatan soal ancaman masif pencemaran limbah B3 akibat tambang tradisional sangat mengkhawatirkan kami,” terangnya.
Hajamuddin berjanji akan akan segera menyusun jadwal pertemuan antar instansi terkait guna menyikapi masalah ancaman pencemaran limbah B3 tadi. Tambang tradisional yang beroperasi di Sumbawa Barat diakuinya belum memenuhi standar pertambangan yang baik dan aman bagi lingkungan.
Menurut Hajam, Dinas ESDM telah membentuk tim untuk meneliti dan mensosialisasikan standarisasi pertambangan yang baik. Demikian juga Standar Operasi Prosedur (SOP) soal penanganan Penambangan Tanpa Ijin (PETI) juga sudah dibentuk meski sementara ini masih dalam tahap sosialisasi.
“Kita sudah kumpulkan para Camat dan kepala Desa. Mereka diminta ikut bertanggung jawab mengawasi dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah soal standarisasi tambang ini kepada para penambang,” akunya.
“Memang Peraturan Bupati soal Ijin Penambangan Rakyat (IPR) sudah dikeluarkan. Hanya saja, pelaksanaan Perbup tersebut belum optimal, karena masih dalam tahap penyusunan SOP,” Ungkap Kadis ESDM.
“Insya Allah, Selasa pekan depan kami akan adakan rapat khusus untuk membahas masalah ancaman pencemaran tadi,” pungkas Hajam. [us]
