Dituding Ingkar, Subkont PT Brantas Ancam Bongkar Paksa Kaca RSUD KSB

Dituding Ingkar, Subkont PT Brantas Ancam Bongkar Paksa Kaca RSUD KSB

Taliwang, KOBAR – Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menelan anggaran miliaran rupiah secara fisik, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) PT Brantas Abipraya, selaku pelaksana proyek memang sudah rampung, namun kewajiban kepada rekanan yang menjadi subkontraktor ternyata belum tuntas terbayarkan, sehingga beberapa item pekerjaan yang telah terpasang terancam akan dibongkar paksa.

Rencana pembongkaran itu disampaikan Joy Agusti, selaku pemilik UD Bintang Lima, yang diberikan kepercayaan untuk melakukan penyediaan dan pemasangan kaca pada seluruh ruangan. “Saya memang memiliki rencana untuk membongkar kembali kaca yang telah dipasang, lantaran pihak PT Brantas selaku pemilik pekerjaan belum menyelesaikan kewajibannya atau pembayaran atas pekerjaan itu,” timpalnya.

Diingatkan Joy, dirinya sudah beberapa kali meminta kepastian dari pihak perusahaan tentang jadwal pembayaran, namun pihak managemen perusahaan itu terkesan menghindar, bahkan selalu berdalih bahwa pembayaran belum bisa dilakukan, lantaran pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum menyelesaikan pembayaran atas nilai pekerjaan pembangunan RSUD.

“Kami tidak ada hubungan dengan pemerintah, karena pekerjaan itu diberikan pihak PT Brantas, jadi urusan perusahaan tidak bisa dikaitkan dengan kami sebagai subkontraktor, karena komitmen yang dibangun saat itu, jika pekerjaan rampung, maka kewajiban akan langsung diberikan, tetapi sampai saat ini belum juga terealisasi,” sesalnya.

Pada kesempatan itu Joy mengaku akan memberikan limit waktu seminggu kepada pihak PT Brantas. Jika tidak juga diselesaikan apa yang menjadi kewajiban atau hak atas pekerjaan pemasangan kaca tersebut, maka dengan terpaksa seluruh kaca yang terpasang dari lantai satu sampai lantai atas akan dicabut. “Saya tidak mengancam, tetapi saya menuntut hak atas pekerjaan yang dilakukan, jika memang perusahaan tidak mau membayar, maka langkah yang saya ambil, adalah mengambil kembali material yang telah terpasang tersebut,” timpalnya.

Dibeberkan Joy, dirinya selalu diminta untuk mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) oleh pihak perusahaan, padahal dirinya tidak berhubungan langsung dengan pemerintah. “Kenapa saya harus disarankan untuk bertemu dengan DPU, padahal pekerjaan itu tidak diterima dari DPU, namun kerjasama dirinya dengan pihak perusahaan, jadi diminta kepada PT Brantas untuk tidak melempar tanggung jawab dan diharapkan segera memberikan kepastian, apakah pekerjaan penyediaan dan pemasangan kaca yang telah dilakukan akan dibayar atau tidak. Jika tidak biar segera dicabut,” tegasnya.

Tuntutan pembayaran atas pekerjaan bukan hanya dilakukan UD Bintang Lima, tetapi ada beberapa perusahaan yang menjadi subkontraktor atas pekerjaan pembangunan RSUD, hanya saja para subkontraktor tersebut tidak bisa berbuat banyak, lantaran mereka sebatas penyedia material dan material itu tercampur dengan material lain. “Bukan Cuma saya, ada juga beberapa subkontraktor yang dikorbankan oleh perusahaan,” bebernya. (kimt)

Don`t copy text!