fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Kepala Bappeda KSB Akui SKPD Belum Miliki Renstra

Taliwang, KOBAR – Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib memiliki acuan dalam pelaksanaan program kerja yang akan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

Sampai saat ini belum semua SKPD di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memiliki renstra, sehingga pada tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 mendatang akan disiapkan anggaran untuk pelatihan penyusunan renstra bagi SKPD yang sampai saat ini belum memiliki renstra.

Kepala Bappeda KSB, Dr Ir H Amry Rakhman MSi yang ditemui dalam ruang kerjanya senin 27/10 mengatakan, pada prinsipnya renstra SKPD harus sudah ada setelah penetapan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun pada kenyataannya masih ada SKPD yang belum memiliki renstra, sehingga harus ada program untuk pelatihan penyusunan renstra SKPD.

Masih keterangan H Amry sapaannya, ada persepsi yang salah dari SKPD, dimana menganggap bahwa Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam penyusunan program selama ini adalah renstra, padahal renja adalah turunan dari renstra. “Saya akui masih ada SKPD yang belum memiliki renstra, namun saya tidak tahu berapa persen SKPD yang belum memiliki renstra,” beber H Amry.

Pada kesempatan itu H Amry membantah jika dikatakan bahwa program yang dilaksanakan SKPD selama ini tidak terarah, terutama SKPD yang belum memiliki renstra, karena usulan program yang dilaksanakan mengacu pada renja. “Tidak salah mereka menggunakan renja sebagai usulan program, karena memang tekhnis program yang akan diusulkan harus sesuai renja, namun yang salah persepsi adalah, renja dianggap sebagai renstra, sehingga muncul anggapan seperti itu,” terang H Amry.

Terkait dengan laporan Inspektorat Provinsi (Itprov) bahwa sekitar 90 persen SKPD di Bumi Pariri Lema Bariri belum memiliki renstra perlu dibantah juga, karena bisa saja pernyataan itu keluar saat dilakukan pengecekan pada SKPD yang benar tidak memiliki renstra, padahal tidak sedikit SKPD yang ada sudah memiliki renstra. “Mungkin saat dilakukan pengecekan pada SKPD yang belum memiliki renstra, jadi wajar mmuncul perkiraan persentase yang tinggi, padahal cukup banyak SKPD yang telah memiliki renstra,” tegas H Amry.

Dijelaskan H Amry, bagi SKPD yang belum memiliki renstra sampai saat ini akan mengusulkan program dengan mengacu pada dokumen rancangan renja, karena dalam dokumen itu tertuang asumsi capai yang akan dilaksanakan, jadi tidak benar kalau SKPD yang tidak memiliki renstra tidak akan bisa melaksanakan program, hanya saja renstra harus dimiliki sebagai acuan program, karena renstra itu sendiri mengacu pada RPJMD. “Renstra juga untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program,” ungkapnya. (kimt)

Don`t copy text!