fbpx
Telusuri Royalti dan DBH Newmont Yang Macet, Komisi II Sambangi Kemenkeu

Telusuri Royalti dan DBH Newmont Yang Macet, Komisi II Sambangi Kemenkeu

Taliwang, KOBAR – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada jum’at 7/11 kemarin mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta keterangan seputar penetapan royalti terhadap PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), termasuk menanyakan soal Dana Bagai Hasil (DBH) yang belum diterima pemerintah KSB sampai saat ini.

Ketua komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik SE, ME kepada media ini mengatakan, kunjungan kerja (kunker) yang dilaksanakan itu untuk mendapatkan informasi terkait dengan  penggunaan tarif pembayaran royalti PTNNT, dimana akan terjadi perubahan tarif royalti yang ditetapkan sebelumnya sebesar 1 persen menjadI 3,75 persen yang dilaksanakan pemerintah pusat.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan secara langsung dari pemerintah pusat melalui Kemenkeu soal penerapan tarif royalti yang dibebankan pemerintah pusat kepada pihak perusahaan, termasuk penjelasan bahwa penerapan tarif royalti sebesar 3,75 persen akan berlaku efektif pada tahun 2015 mendatang,” ucap ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.

Rombongan komisi II diterima oleh Muhammad Zainuddin selaku kasi DBHSDA pada direktorat jendral perimbangan keuangan Kemenkeu, sehingga pertemuan itu dapat dijadikan kesempatan untuk meminta kejelasan dan waktu pemerintah pusat untuk mentransfer sisa DBH.

Disampaikan Aher sapaan akrab politisi muda asal kecamatan Seteluk itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 84 yang diterbitkan pada bulan Mei 2014, pemerintah KSB seharusnya mendapat DBH sebesar 70 miliar, namun baru terealisasi sebesar Rp. 49 miliar. “Pengakuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) pada rapat kerja beberapa waktu lalu belum terealisasi sepenuhnya,” tandas Aher.

Masih keterangan Aher, dalam pertemuan itu komisi II mendapat pengakuan bahwa sisa DBH akan diusahakan untuk di transfer ke rekening pemerintah daerah pada awal Desember 2014. Pada kesempatan itu juga didengar alasan keterlambatan lebih pada persoalan tekhnis, dimana terjadi perubahan komposisi pemerintahan atau ada pergantian menteri yang berkaitan langsung seperti, Menteri Dalam Negeri (mendagri), Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Aher juga mengakui bahwa komisi II yang membidangi keuangan dan ekonomi telah menyampaikan harapan agar sisa DBH bisa segera ditransfer, karena dana itu akan membantu pemerintah daerah dalam mengejar target pendapatan, termasuk cukup urgen untuk proses penyelesaian program pembangunan daerah yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014. (kimt)

Don`t copy text!