fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Pembangunan Dermaga Labuhan Kertasari Melanggar Perda RTRW

Taliwang, KOBAR – Rencana PT. Bumi Pasir Mandiri (BPM) dengan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk membangun dermaga di Labuhan Kertasari tidak boleh diberikan rekomendasi, karena rencana itu akan melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain melanggar konstitusi, rencana itu juga ditentang oleh masyarakat sekitar, lantaran akan mengganggu aktifitas masyarakat sebagai nelayan, maupun masyarakat pelaku perikanan budidaya, perikanan tangkap, terlebih mayoritas sebagai pelaku pembudidaya rumput laut, karena merusak tatanan kawasan yang ada.

“Tidak ada dasar pemerintah untuk memberikan rekomendasi atau ijin pembangunan dermaga di Labuhan Kertasari, jika itu tetap dipaksakan, masyarakat akan melakukan perlawanan, karena itu menyangkut kelangsungan sebagian besar masyarakat Kertasari,” timpal tokoh muda setempat, Andi Laweng SH, MH kepada media ini rabu 8/10.

Andi Laweng yang juga anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan kepada pemerintah, dalam Perda RTRW telah ditetapkan 8 wilayah prioritas pembangunan, dimana salah satu diantaranya adalah Desa Kertasari sebagai agro industri mina politan, penghasil rumput laut, daerah wisata bahari, termasuk kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Jika ada aktifitas pembangunan dermaga, maka apa yang telah dicanangkan itu buyar dan tidak bisa dilaksanakan.

“Saya sebagai anggota Dewan yang tergabung pada komisi III DPRD KSB patut mempertanyakan rencana itu, termasuk mempertanyakan sikap pemerintah yang hendak melanggar Perda RTRW yang cukup menguras energi saat pembentukan sampai penetapannya. Jika benar ini akan terealisasi pembangunan dermaga di labuhan Kertasari, maka akan saya permasalahkan dan harus menjadi pertanggung jawaban Bupati,” tegas Andi Laweng.

Pada kesempatan itu Andi Laweng mengaku kaget mendengar adanya rencana pembangunan dermaga labuhan Kertasari, karena selama ini tidak pernah terdengar dan disampaikan oleh pihak eksekutif. “Apapun dalilnya, baik pembangunan menjadi tanggung jawab perusahaan, apalagi menggunakan dana daerah wajib tidak boleh diberikan rekomendasi,” tegas Andi politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu.

Andi Laweng juga meminta kepada masyarakat untuk tidak bereaksi apapun terkait dengan rencana itu selain menunggu keputusan akhir dari pemerintah, namun yang pasti jika tetap dipaksakan, dirinya akan berada bersama masyarakat untuk melakukan aksi penolakan. “Saya sebagai masyarakat Kertsari akan berada pada baris terdepan untuk melakukan penolak rencana pembangunan dermaga Labuhan Kertasari,” janji Andi Laweng.

Sementara ketua komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST kepada media ini mengaku mendukung dan mendorong percepatan realisasi investasi di Bumi Pariri Lema Bariri, tetapi pemerintah harus tetap taat terhadap peraturan yang berlaku.

Disampaikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Kertasari termasuk kawasan strategis kabupaten, karena di lokasi itu ada sektor unggulan daerah yang harus dijaga, sementara kalau terjadi aktifitas pembangunan dermaga, dikhawatirkan akan mengancam fungsi dan tatanan kawasan yang telah terbentuk itu. “Boleh kita pacu pembangunan, tetapi hati-hati dan jangan sampai melanggar aturan,” ungkapnya. (kimt)

Don`t copy text!