Taliwang, KOBAR – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memanggil Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) untuk meminta keterangan seputar realisasi program tahun 2014 lalu, termasuk meminta untuk disampaikan apa yang menjadi kendala.
Pertemuan di ruang rapat terbatas itu dipimpin ketua komisi II, Aheruddin Sidik SE ME, didampingi sekretaris komisi II, Agusfian. Hadir juga Syamsuddin dan Masadi SE selaku anggota, sementara dari DKPP selain kepala dinas, Ir H Abbas dan sekdis, drh Khairul Jibriel, juga terlihat beberapa orang kabid lengkap dengan kepala seksi.
Titik fokus pembicaraan dalam pertemuan itu adalah masalah, Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di kecamatan Brang Rea, masalah waktu berproduksi pabrik es yang berada di kecamatan Poto Tano, termasuk masalah Coorporate Social Responsibility (CSR) PT Bumi Harapan Jaya (PTBHJ) dan masalah tenaga kerja perusahaan yang melakukan aktifitas pembudidayaan udang panami di tambak Tano.
Terkait dengan beberapa persoalan tersebut, pihak dari DKPP memberikan penjelasan secara tekhnis, termasuk kendala yang dihadapi selama ini, bahkan pada kesempatan itu meminta dukungan komisi II untuk membantu. Penjelasan terhadap beberapa masalah itu bukan hanya disampaikan oleh pimpinan DKPP, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pejabat tekhnis.
Menanggapi penyampaian dari pihak DKPP, sejumlah anggota dewan yang tergabung dalam komisi II menyampaikan beberapa masukan, termasuk kritikan terhadap pihak DKPP, bahkan pada kesempatan itu diberikan warning waktu, terutama masalah beroperasinya pabrik es Poto Tano, lantaran komitmen awal sudah beroperasi pada Januari lalu, namun sampai saat ini belum juga beroperasi.
Ketua komisi II, Aheruddin menyimpulkan pertemuan tersebut, DKPP harus lebih serius dalam melaksanakan atau merealisasikan program. Untuk masalah keberadaan tong di sekitar BBI Sepakat harus segera ditangani, sementara pabrik es Poto Tano diberikan waktu sampai Maret mendatang dan komisi II akan melakukan kunjungan pada bulan tersebut, dan pihaknya tidak ingin mendapatkan pabrik itu belum beroperasi.
Menyinggung soal PTBHJ, Aher meminta kepala DKPP untuk segera membangun komunikasi, agar bisa digelar pertemuan bersama komisi II untuk membahas masalah CSR. Harapannya, CSR perusahaan itu untuk tahun awal lebih fokus pada kecamatan Poto Tano, termasuk ingin mmendengarkan langsung apa bentuk CSR yang akan direalisasikan nantinya. (kimt)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 49
Taliwang, KOBAR - Kebijakan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) merumahkan sebagian besar karyawan tidak menghilangkan tanggung jawab yang menjadi kewajiban perusahaan untuk tetap melaksanakan (CSR). Abidin Nasar SP yang ditemui di gedung DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), senin 25/8 kemarin mengatakan, aturan sudah jelas yang tetap mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR,… - 48
Taliwang, KOBAR - Keseriusan kerja yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tergabung dalam komisi II patut diberikan apresiasi. Buktinya, seminggu kemarin intens menggelar pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra, kini dilanjutkan dengan melakukan blusukan di sejumlah titik pekerjaan pembangunan yang dilaporkan saat rapat kerja.… - 48
Taliwang, KOBAR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI mengapresiasi penanganan gempa di KSB. Penanganan gempa di KSB dinilai paling cepat, bukan saja di Provinsi NTB, namun bahkan di Indonesia. Demikian diungkapkan Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, dalam amanatnya pada Upacara Syukur ke-10 KSB di Lapangan… - 47
Taliwang, KOBAR - Pembangunan arena pacuan kuda di Kecamatan Poto Tano direncanakan akan dihapus pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015. Rencana penghapusan itu sendiri telah diwacanakan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Alasan mengemuka sampai adanya wacana untuk menghapus anggaran sebesar Rp 3… - 46
Taliwang, KOBAR - Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan ditetapkan dalam sidang paripurna yang sedianya dilaksanakan pada selasa 30/9 (hari ini, red). Meskipun belum waktu penetapan, komposisi alat kelengkapan dewan sudah bisa diketahui. Informasi yang berhasil dihimpun media ini, komposisi untuk komisi I diketuai oleh Drs M Thamzil MM… - 46
Seteluk, KOBAR - Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendukung rencana pembentukan Balai Penyuluhan Perikanan Pertanian dan Kehutanan (BP3K) yang berada di kecamatan Seteluk menjadi BP3K model. Anggota komisi II yang hadir adalah, Aheruddin Sidik SE, ME, Hasanuddin, Agusfian SE, Abidin Nasar SP, Masadi SE, Syamsuddin dan Ahmad Jamaluddin S.Ag,…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar