fbpx
Terindikasi, Distribusi Pupuk Mengalami “Kebocoran”

Terindikasi, Distribusi Pupuk Mengalami “Kebocoran”

Taliwang, KOBAR – Pendistribusian pupuk bersubsidi terindikasi ada “kebocoran” atau ada upaya sengaja mengalihkan penggunaan untuk kawasan lain, bahkan lebih parah didroping di kabupaten lain, karena dijanjikan harga lebih tinggi, sehingga petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dirugikan.

“Kami akan membantu pemerintah untuk berupaya mendapatkan tambahan pupuk bersubsidi, namun sebelum hal itu dilakukan, butuh komitmen dan ketegasan pemerintah bahwa saat dilakukan penditribusian pupuk yang menjadi kouta tidak terjadi kebocoran atau dialihkan pada daerah lain,” timpal anggota DPRD KSB, Abidin Nasar SP melalui selularnya.

Masih keterangan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, ada indikasi atau laporan bahwa pendistribusian pupuk itu sendiri juga tidak tepat sasaran, atau tidak sesuai kebutuhan kelompok, sehingga tidak jarang setiap musim tanam selalu muncul persoalan kesulitan untuk mendapatkan pupuk.

Pada kesempatan itu Abidin Nasar berharap kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan serius terkait dengan kebutuhan pupuk setiap tahunnya, agar ada alasan dan data yang memperkuat permintaan penambahan kouta pupuk. “Kita memang harus berjuang bersama untuk memenuhi kebutuhan pupuk, sehingga masyarakat petani tidak kesulitan mendapatkan pupuk saat dibutuhkan,” tegasnya.

Abidin juga menyampaikan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terus berkurang kouta pupuk bersubsidi. Salah satu solusi itu adalah menambah distributor, karena dengan adanya persaingan distributor akan ikut menambah jumlah kouta pupuk di Bumi Pariri Lema Bariri. “Kouta kita tidak akan bertambah kalau distributor hanya satu saja, jadi dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk menambah distributor,” timpalnya.

Solusi lain yang juga harus menjadi perhatian adalah, segera operasikan pabrik pupuk organik yang berada di kecamatan Poto Tano. Keberadaan pabrik itu bukan sekedar menyiapkan pupuk organik bagi masyarakat, tetapi juga bisa menyadarkan masyarakat bahwa penggunaan pupuk organik cukup penting, terutama dalam menjaga kualitas tanah pertanian.

Terkait kouta pupuk yang kurang, Abidin mengaku akan mengkomunikasikan secara internal komisi II, termasuk akan mencari tahu persoalan kepada dinas tekhnis, sehingga bisa mengambil langkah secara bersama-sama untuk mendapatkan penambahan kouta pupuk. (kimt)

Don`t copy text!