fbpx
Pendapatan KSB Capai Rp. 4 T

Pendapatan KSB Capai Rp. 4 T

Taliwang, KOBAR – Pendapatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejak tahun 2005-2013 sudah tembus angka Rp. 3,8 triliun, jika pendapatan tahun 2014 juga tertuang, maka angka bisa kisaran pada Rp. 4,6 triliun.

Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Sri Ayu Idayani SE pada selasa 23/9 kemarin mengatakan, pendapatan itu diterima dari berbagai sektor penerimaan daerah, termasuk penerimaan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dirinci oleh Ayu sapaan akrabnya, pada tahun 2005 pendapatan pada kisaran Rp. 108 miliar lebih, sementara untuk tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 226 miliar lebih, lalu tahun 2007 sebesar Rp. 299 miiar lebih. Tahun 2008 juga terjadi peningkatan menjadi Rp. 375 miliar lebih.

Pada tahun 2009 pendapatan sebesar Rp. 436 miliar, peningkatan kembali dirasakan pada tahun 2010 mencapai Rp. 447 miliar lebih. Untuk tahun 2011 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 697 lebih, lalu untuk tahun 2012 terjadi penurunan menjadi Rp. 605 miliar lebih dan tahun 2013 sebesar Rp. 623 miliar lebih, sementara tahun 2014 akan dikalkulasi pada akhir tahun.

Disampaikan Ayu, ada 3 sektor yang menjadi pendapatan daerah yaitu, 1. pendapatan asli daerah berupa, pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sektor ke-2 adalah, dana perimbangan yang terdiri dari, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK, kemudian sektor ke-3 adalah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan meliputi, pendapatan hibah, dana darurat, transfer pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan kontribusi.

Disinggung soal tahun 2004, Ayu mengingatkan bahwa pada saat itu masih dalam proses transisi pemerintahan, sehingga tidak ada pendapatan daerah, karena anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan pemerintahan masih dalam suporting dari pemerintah kabupaten induk. “Kalau tidak salah kisaran Rp. 20 miliar saat itu,” lanjut Ayu. (kimt)

Don`t copy text!