Ijin Ruang Pembangunan Smelter Mangan Belum Diberikan

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum mengeluarkan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang kepada PT. Darwin Nusa Indonesia yang hendak membangun smelter mangan di wilayah Jelengah kecamatan Jereweh.

Kepala Bappeda KSB, Dr Ir H Amry Rakhman MSi yang ditemui dalam ruang kerjanya mengatakan, belum diberikan ijin ruang itu bukan pemerintah menolak rencana perusahaan itu, tetapi sebelum memberikan ijin pemanfaatan ruang, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pemerintah terlebih dahulu, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Diakui H Amry sapaannya, jika pihak perusahaan telah melayangkan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi ijin ruang. “Permohonan perusahaan memang sudah kami terima, namun tidak bisa serta merta langsung diberikan sebelum melakukan kajian secara komperehensif,” lanjut H Amry.

Belum diberikan ijin ruang itu sendiri bukan lantaran adanya penolakan yang dilakukan kelompok tertentu, tetapi lebih pada belum dilakukan kajian lebih detail, dimana lokasi yang masuk permohonan termasuk sektor pariwisata atau masuk dalam zona kawasan strategis wisata dan berdekatan dengan lokasi yang menjadi rencana pembangunan markas Brigade Mobil (Brimob), namun lebih pada belum dilakukan kajian.

“Jika hasil kajian dan analisa komperehensif menunjukkan bahwa pembangunan smelter itu akan berpengaruh langsung terhadap kawasan strategis pengembangan pariwisata atau beredekatan dengan lokasi pembangunan mako Brimob, maka pemerintah KSB tidak akan memberikan rekomendasi ijin pemanfaatan ruang yang diminta perusahaan,” janji H Amry.

Diingatkan H Amry, permohonan PT Darwin itu sudah dibahas di tingkat Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD). Dalam pembahasan itu sendiri telah disepakati pentingnya pengkajian titik koordinat lokasi yang direncanakan untuk pembangunan perusahaan pengolah batu mangan hasil penambangan di lokasi kecamatan Jereweh itu sendiri.

Pada kesempatan itu H Amry juga mengatakan, jika lokasi yang dimohonkan tidak bisa diberikan rekomendasi, maka pemerintah akan berupaya mencari solusi sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. Solusi itu bisa saja berupa penunjukan lokasi lain yang aman dan tidak menimbulkan imbas pada sektor lain nantinya. (kimt)