Bali, KOBARKSB.com – Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, meminta segenap Kepala Daerah agar fokus pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
“Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” kata Ma’ruf Amin, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) Tahun 2022, Senin, (9/5), di Denpasar, Bali.
Wapres menekankan, bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Apalagi, kata Wapres, dampak pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus berjuang dalam mengatasinya dengan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat.
“Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda,” tukas Wapres.
Wapres pun mengajak segenap Kepala Daerah untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Ia menilai, bahwa penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
“Seluruh aparat pemerintah daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” tegas Ma’ruf Amin.
Pemerintah Daerah juga diminta Wapres untuk menunjukkan komitmen keberpihakan mereka terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM.
Wapres juga mendorong segenap pemerintah daerah untuk terus mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dan guna untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tambah Wapres, dibutuhkan kemampuan atau prestasi oleh para pemegang jabatan. Serta agar dapat menghasilkan pejabat yang berkompeten dan untuk menghindari kecurangan dalam proses lelang jabatan, diperlukan penerapan sistem merit yang berdasarkan pada kinerja.
“Saya harap seluruh daerah di Indonesia untuk terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi. Saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN, karena sekitar 77 persen ASN berada di instansi daerah,” tutup Wapres Ma’ruf Amin. (knda)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 69
Jakarta, KOBARKSB.com - Setelah sekian lama terkatung-katung. Akhirnya, Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014. Revisi itu sempat ditargetkan rampung pada tahun 2021, lantaran sudah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Akan tetapi… - 66Taliwang, KOBARKSB.com - Per 27 September 2021, Fud Syaifuddin, dilaporkan telah resmi menjadi Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), untuk masa bakti tahun 2021-2024. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Nasdem bernomor 156-kpts/DPP-Nasdem/IX/2021, tanggal 9 September 2021, tentang susunan pengurus DPD Partai Nasdem…
- 66Taliwang, KOBARKSB.com - Selama 2 hari terakhir, hujan lebat disertai angin kencang dan petir dilaporkan terjadi di wilayah Taliwang, Sumbawa Barat. Akibatnya, salah satu pohon besar di jalan utama lintas Taliwang-Sumbawa tumbang dan menutupi seluruh bahu jalan. "Telah terjadi pohon tumbang yang menutupi ruas jalan utama lintas Taliwang-Sumbawa, Sabtu, (7/5),…
- 66Jakarta, KOBARKSB.com - Peristiwa kelangkaan minyak goreng di pasaran belum lama ini, telah memancing Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dalang dan penyebab kelangkaan tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, Kejagung kemudian menangkap 4 orang tersangka. Salah satu diantaranya, adalah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana (IWW).…
- 65Padang, KOBARKSB.com - Satu-satunya Provinsi di Indonesia yang tidak terdapat gerai Indomaret dan Alfamart adalah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Alasan Pemerintah setempat menolak 2 gerai waralaba modern itu cukup sederhana, yakni, jika ada 2 minimarket tersebut, maka akan mematikan para pedagang tradisional. Padahal minimarket Indomaret dan Alfamart bisa dikatakan sangat…
- 65Sentul, KOBARKSB.com - Krisis air bersih yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi perhatian serius Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Untuk itu, Prabowo membentuk tim khusus dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI untuk meneliti teknologi sumber air guna mengatasi krisis air di Provinsi NTB. "Saya memberi tugas kepada Unhan RI untuk…
