UU ASN Direvisi, PNS yang Nyalon Kepala Daerah Tidak Perlu Berhenti

Jakarta, KOBARKSB.com – Setelah sekian lama terkatung-katung. Akhirnya, Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014.

Revisi itu sempat ditargetkan rampung pada tahun 2021, lantaran sudah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Akan tetapi pada kenyataannya tidak terpenuhi.

Panitia kerja RUU ASN kemudian sudah sempat melakukan rapat konsinyering pada tanggal 21 hingga 22 Maret 2022 lalu, hasilnya kemudian dibahas dalam rapat tertutup dengan komisi II di gedung parlemen, Kamis, (19/5). 

“Rapat panja (panitia kerja) RUU ASN tidak mengambil keputusan apapun. Isinya, hanya memberikan penjelasan tentang apa yang sudah ditetapkan oleh MK. Kami akan mengakomodasi putusan MK tersebut di dalam revisi UU ASN,” beber Syamsurizal, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, kepada awak media, Kamis, (19/5). 

Salah satu putusan MK yang bakal diakomodir di dalam RUU ASN, jelasnya, yakni, terkait pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) di UU ASN. Di dalam UU tersebut, setiap ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, presiden dan wakil presiden wajib mengundurkan diri. Akan Tetapi, hakim konstitusi menyatakan, bahwa ASN wajib mundur sejak ditetapkan panitia pilkada atau pemilu sebagai calon peserta pemilihan gubernur, bupati, walikota dan pemilu presiden atau wakil presiden serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

“MK itu sudah benar (isi putusannya). Kalau kemudian mereka daftar lalu tidak lolos kan kasihan. Padahal, mereka sudah mengundurkan diri,” kata Syamsurizal. 

Putusan MK lainnya yang bakal diakomodir di dalam RUU ASN, lanjut Syamsurizal, adalah putusan nomor 8/PUU/XIII/2015. Putusan itu mengubah pasal 124 ayat (2) di dalam UU ASN. 

Di dalam ketentuan yang lama, PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, seperti; Untuk posisi ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; kepala perwakilan di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar, maka akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Meski begitu, mereka tidak akan kehilangan status sebagai PNS. 

“Bila nantinya mereka sudah menuntaskan amanah pada jabatan tersebut, maka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS. Di ketentuan yang lama, ketika mereka aktif kembali sebagai PNS maka dapat menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Tetapi, dengan catatan, bila lowongan pekerjaan di posisi tersebut tersedia,” terang Syamsurizal 

Poin lain yang bakal diakomodir di dalam revisi UU ASN, tambahnya, yakni, putusan MK nomor 87/PUU/XVI/2018. Putusan itu menyinggung soal UU ASN di pasal 87 ayat 4. 

Yang mana di dalam ketentuan lama, jelasnya, PNS bakal diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan putusan tetap dari pengadilan karena telah melakukan tindak pidana yang terkait jabatan dan atau tindak pidana umum. Sementara, di putusan MK, PNS yang terbukti di pengadilan melakukan tindak kejahatan umum, bisa tidak diberhentikan atau seandainya diberhentikan statusnya dengan hormat. 

“Jadi, kalau ada PNS yang terbukti maling ayam, maka dia akan diberhentikan biasa (dengan hormat). Maling ayam kan tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan dia sebagai PNS,” kata Syamsurizal. 

Akan tetapi, imbuhnya, bila di pengadilan majelis hakim menyatakan PNS tertentu terbukti melakukan tindak kejahatan terkait jabatannya, seperti, korupsi atau penyalahgunaan jabatan, maka yang bersangkutan bisa diberhentikan dengan tidak hormat. 

“Putusan MK ini pula yang menyebabkan pemerintah segera memecat PNS yang sudah terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Poin lain yang bakal dimasukkan ke dalam revisi RUU ASN, tukasnya, adalah soal manajemen ASN dengan menggunakan sistem digitalisasi. Yang mana diharapkan, bahwa dengan adanya manajemen digital, maka akan bisa mengurangi unsur subjektivitas dalam pengambilan keputusan. 

“Dalam rapat panitia kerja (panja) revisi UU ASN turut dibahas terkait rencana melakukan transformasi digitalisasi manajemen ASN. Diharapkan bisa menggunakan platform tunggal. Dengan begini, maka diharapkan ketika dilakukan penilaian untuk promosi jabatan bisa mengurangi faktor subjektivitas,” tutur Syamsurizal 

Ke depan, sambungnya, dengan adanya platform tunggal itu, maka semua kegiatan ASN bisa dipantau dan diawasi oleh semua pihak. Sehingga, tidak ada potensi penyalahgunaan wewenang pimpinan. 

“Konsep manajemen ASN (yang digital) juga untuk menghilangkan politisasi saat pilkada berlangsung dan sikap suka-suka pimpinan terhadap stafnya,” tutup Wakil Ketua Komisi II DPR RI. (knda)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com