Wakil Ketua KPK: Suap Merupakan Modus yang Paling Banyak Dilakukan
Mataram, KOBARKSB.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mengingatkan seluruh Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), agar aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah masing-masing. Dan tentunya mesti dimulai dari diri masing-masing agar tidak korupsi.
“Data KPK pada periode 2004 sampai dengan Desember 2020 terjadi korupsi pada 26 dari 34 provinsi. Suap merupakan modus yang paling banyak dilakukan, khususnya dalam hal PBJ,” kata Lili, dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi NTB, Mataram, Senin, (28/6).
Karenanya, ia meminta, agar perlu dipastikan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) telah berjalan baik, dan mekanismenya berlangsung secara transparan dan akuntabel.
“Inilah pentingnya pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” tegas Lili.
Pada kesempatan ini, ia menjelaskan, bahwa KPK telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong penguatan peran APIP. Salah satunya dalam bentuk sinergi program yang beririsan dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan penguatan APIP.
“Penguatan kapabilitas APIP merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuh fokus area lainnya, yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset atau Barang Milik Daerah (BMD), dan Tata Kelola Dana Desa. Kedelapan fokus area ini tercakup dalam aplikasi MCP, yang dijabarkan dalam 34 indikator dan 70 subindikator,” jelas Lili.
Selain menegaskan pentingnya peran APIP dalam pengawasan untuk mencegah korupsi, Lili juga menyoroti terkait tata kelola aset daerah. Penertiban aset Barang Milik Daerah (BMD), tegasnya, harus dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara karena hilangnya aset.
“Hingga Desember 2020, dari 16.430 bidang aset di wilayah NTB, sebanyak 7.519 atau 45,8 persen belum bersertifikat dan 8.911 atau 54,2 persen sudah bersertifikat. Tahun 2021 berdasarkan anggaran yang telah disiapkan, pemda menetapkan target sertifikasi sebanyak 388 bidang dan hingga akhir juni terbit sebanyak 157 sertifikat. Sementara untuk aset PLN dari target semester satu sebanyak 320 sertifikat, hingga akhir bulan Juni telah diterbitkan sebanyak 414 sertifikat,” demikian Wakil Ketua KPK. (kdon)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 61
Juru Bicara: KPK Tidak Miliki Kantor Perwakilan di Daerah Jakarta, KOBARKSB.com - Maraknya oknum-oknum atau pihak-pihak yang menggunakan nama dan atribut logo mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian menyalahgunakannya untuk menakut-nakuti dan memeras pihak-pihak tertentu, membuat KPK kembali menegaskan bahwa KPK tidak pernah memiliki kantor perwakilan di daerah,… - 57Mataram, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapatkan peringkat paling akhir setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk urusan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020. Dengan skor 53.81, KSB dianggap berstatus biru. Sedangkan untuk Provinsi NTB…
- 53Taliwang, KOBARKSB.com - Untuk menekan dan memberantas korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, akan mengoptimalkan program Monitoring Centre for Prevention (MCP), yaitu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi dalam tata kelola pemerintahan di KSB. “Kami berkomitmen untuk mendorong program…
- 46Jakarta, KOBAR - Setelah sekian lama terkatung-katung. Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memberhentikan 51 orang dari 75 orang pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). "Yang 51 orang sudah tidak bisa lagi dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa lagi bergabung dengan KPK," kata Alexander…
- 45“Telah Berlangsung Selama 3 Bulan” Sekongkang, KOBARKSB.com - Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Sekongkang, dikeluhkan masyarakat setempat. Pasalnya, sejak 3 bulan terakhir ini Puskesmas yang memiliki fasilitas serba mewah tersebut tak kunjung memiliki seorang dokter pun. Dedy Iswandi, warga Desa Tongo, mengaku harus berurusan hingga ke RSUD Asy-Syifa’…
- 45“Diduga Praktik Pungli Terjadi” Taliwang, KOBARKSB.com - Sejak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil alih Terminal Taliwang 2 tahun silam, selama itu pula terminal type B yang terletak di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu dibiarkan telantar. Sejumlah fasilitas dan sarana di terminal yang berdiri megah itu tak…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.