fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

KPK di NTB - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar

KPK Ingatkan Kepala Daerah di NTB Untuk Tidak Korupsi Serta Aktif Berantas Korupsi

KPK Ingatkan Kepala Daerah di NTB Untuk Tidak Korupsi Serta Aktif Berantas Korupsi

Wakil Ketua KPK: Suap Merupakan Modus yang Paling Banyak Dilakukan

Mataram, KOBAR – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, mengingatkan seluruh Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), agar aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah masing-masing. Dan tentunya mesti dimulai dari diri masing-masing agar tidak korupsi.

“Data KPK pada periode 2004 sampai dengan Desember 2020 terjadi korupsi pada 26 dari 34 provinsi. Suap merupakan modus yang paling banyak dilakukan, khususnya dalam hal PBJ,” kata Lili, dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi NTB, Mataram, Senin, (28/6).

Karenanya, ia meminta, agar perlu dipastikan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) telah berjalan baik, dan mekanismenya berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua KPK Bersama Seluruh Kepala Daerah di NTB

“Inilah pentingnya pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” tegas Lili.

Pada kesempatan ini, ia menjelaskan, bahwa KPK telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong penguatan peran APIP. Salah satunya dalam bentuk sinergi program yang beririsan dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan penguatan APIP.

“Penguatan kapabilitas APIP merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuh fokus area lainnya, yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset atau Barang Milik Daerah (BMD), dan Tata Kelola Dana Desa. Kedelapan fokus area ini tercakup dalam aplikasi MCP, yang dijabarkan dalam 34 indikator dan 70 subindikator,” jelas Lili.

Komitmen Bersama Kepala Daerah di NTB Untuk Berantas Korupsi

Selain menegaskan pentingnya peran APIP dalam pengawasan untuk mencegah korupsi, Lili juga menyoroti terkait tata kelola aset daerah. Penertiban aset Barang Milik Daerah (BMD), tegasnya, harus dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara karena hilangnya aset.

“Hingga Desember 2020, dari 16.430 bidang aset di wilayah NTB, sebanyak 7.519 atau 45,8 persen belum bersertifikat dan 8.911 atau 54,2 persen sudah bersertifikat. Tahun 2021 berdasarkan anggaran yang telah disiapkan, pemda menetapkan target sertifikasi sebanyak 388 bidang dan hingga akhir juni terbit sebanyak 157 sertifikat. Sementara untuk aset PLN dari target semester satu sebanyak 320 sertifikat, hingga akhir bulan Juni telah diterbitkan sebanyak 414 sertifikat,” demikian Wakil Ketua KPK. (kdon)

Don`t copy text!