Taliwang, KOBARKSB.com – Untuk menekan dan memberantas korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, akan mengoptimalkan program Monitoring Centre for Prevention (MCP), yaitu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi dalam tata kelola pemerintahan di KSB.
“Kami berkomitmen untuk mendorong program MCP ini sebagai alat untuk mencapai birokrasi yang bersih dan melayani. Dan berharap agar dengan program ini dapat mewujudkan KSB BAIK, yang bersih dari korupsi,” kata Bupati, dalam pertemuan bersama perwakilan KPK, di Gedung Graha Fitrah, Kamis, (22/4).
Oleh karena ini, ia meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar betul-betul memperhatikan dan memahami semua arahan dari KPK tentang program tersebut.
“Pahami apa yang dibutuhkan oleh program MCP ini. Jika ada hal yang belum dipahami agar ditanyakan. Sehingga capaian MCP Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 ini bisa lebih baik lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Ismail Hindersah, Deputi Bidang Pencegahan KPK Korwil V, pada kesempatan ini menjelaskan, bahwa pihaknya akan menyoroti tata kelola di beberapa bidang. Yaitu; Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
“Kami dari pencegahan mendorong pemerintah daerah melaksanakan program-program intervensi pada 8 sektor area untuk diimplementasikan, guna mencegah terjadinya korupsi,” jelas Ismail.
Yang didorong pihaknya, terangnya, adalah mengenai sarana monitoring center atau sebuah aplikasi berisikan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing OPD terkait di pemerintah daerah pada 8 sektor area tersebut
“Kedelapan area intervensi tersebut memiliki indikator-indikator tertentu yang mengharuskan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaporkan capaian indikator yang sudah ditentukan melalui aplikasi MCP. Kami akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi yang terprogram dan terukur untuk dilaksanakan,” demikian Deputi Bidang Pencegahan KPK. (kdon)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 63
Mataram, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapatkan peringkat paling akhir setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk urusan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020. Dengan skor 53.81, KSB dianggap berstatus biru. Sedangkan untuk Provinsi NTB… - 61Publik di Sumbawa Barat sejauh ini terus menyoal tentang ada dan tidaknya izin keberangkatan Bupati beserta rombongan baru-baru ini ke Korea Selatan. Sebab, kalau mengacu kepada aturan berlaku, kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri, berobat atau kepentingan pribadi, harus izin ke Gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Jika tidak, Bupati…
- 60Pakar: Jangan Sampai Bupati Tabrak Undang-undang Taliwang, KOBARKSB.com - Media Sosial (Medsos) di berbagai status akun Facebook belakangan ini, ramai mempertanyakan misi dan tujuan Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin, berkunjung ke negeri ginseng, Korea Selatan (Korsel). Beragam pertanyaan itu cukup beralasan, lantaran mereka tidak ingin Bupati akan bernasib sama,…
- 60“Diduga Praktik Pungli Terjadi” Taliwang, KOBARKSB.com - Sejak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil alih Terminal Taliwang 2 tahun silam, selama itu pula terminal type B yang terletak di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu dibiarkan telantar. Sejumlah fasilitas dan sarana di terminal yang berdiri megah itu tak…
- 60Taliwang, KOBARKSB.com - Selama 2 hari terakhir, hujan lebat disertai angin kencang dan petir dilaporkan terjadi di wilayah Taliwang, Sumbawa Barat. Akibatnya, salah satu pohon besar di jalan utama lintas Taliwang-Sumbawa tumbang dan menutupi seluruh bahu jalan. "Telah terjadi pohon tumbang yang menutupi ruas jalan utama lintas Taliwang-Sumbawa, Sabtu, (7/5),…
- 59Juru Bicara: KPK Tidak Miliki Kantor Perwakilan di Daerah Jakarta, KOBARKSB.com - Maraknya oknum-oknum atau pihak-pihak yang menggunakan nama dan atribut logo mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian menyalahgunakannya untuk menakut-nakuti dan memeras pihak-pihak tertentu, membuat KPK kembali menegaskan bahwa KPK tidak pernah memiliki kantor perwakilan di daerah,…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.