fbpx
Bupati Gandeng KPK, Cegah Korupsi di Sumbawa Barat

Bupati Gandeng KPK, Cegah Korupsi di Sumbawa Barat

Taliwang, KOBAR – Untuk menekan dan memberantas korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, akan mengoptimalkan program Monitoring Centre for Prevention (MCP), yaitu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi dalam tata kelola pemerintahan di KSB.

“Kami berkomitmen untuk mendorong program MCP ini sebagai alat untuk mencapai birokrasi yang bersih dan melayani. Dan berharap agar dengan program ini dapat mewujudkan KSB BAIK, yang bersih dari korupsi,” kata Bupati, dalam pertemuan bersama perwakilan KPK, di Gedung Graha Fitrah, Kamis, (22/4).

Oleh karena ini, ia meminta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar betul-betul memperhatikan dan memahami semua arahan dari KPK tentang program tersebut.

“Pahami apa yang dibutuhkan oleh program MCP ini. Jika ada hal yang belum dipahami agar ditanyakan. Sehingga capaian MCP Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 ini bisa lebih baik lagi,” tegasnya.

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK di Gedung Graha Fitrah
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK di Gedung Graha Fitrah

Sementara itu, Ismail Hindersah, Deputi Bidang Pencegahan KPK Korwil V, pada kesempatan ini menjelaskan, bahwa pihaknya akan menyoroti tata kelola di beberapa bidang. Yaitu; Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa. 

“Kami dari pencegahan mendorong pemerintah daerah melaksanakan program-program intervensi pada 8 sektor area untuk diimplementasikan, guna mencegah terjadinya korupsi,” jelas Ismail.

Yang didorong pihaknya, terangnya, adalah mengenai sarana monitoring centre atau sebuah aplikasi berisikan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing OPD terkait di pemerintah daerah pada 8 sektor area tersebut

“Kedelapan area intervensi tersebut memiliki indikator-indikator tertentu yang mengharuskan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaporkan capaian indikator yang sudah ditentukan melalui aplikasi MCP. Kami akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi yang terprogram dan terukur untuk dilaksanakan,” demikian Deputi Bidang Pencegahan KPK. (kdon)

Don`t copy text!