fbpx
Sumbawa Barat Terburuk di NTB Soal Urusan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumbawa Barat Terburuk di NTB Soal Urusan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Mataram, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendapatkan peringkat paling akhir setelah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk urusan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020. Dengan skor 53.81, KSB dianggap berstatus biru. 

Sedangkan untuk Provinsi NTB secara keseluruhan, skor rata-rata indikator tata kelola pemerintahan daerah yang baik di wilayah NTB pada tahun 2020, menurut KPK, menurun dibandingkan tahun 2019.

“Indikator tata kelola pemerintahan yang baik wilayah NTB menurun, yakni, dari 77 persen di tahun 2019 menjadi 76 persen di 2020,” tutur Ipi Maryati Kuding, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, dalam siaran persnya, Senin, (28/6)

Oleh karena itu, pihaknya, kata Ipi, mendorong jajaran pemerintah daerah di Provinsi NTB untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah NTB.

Ia menjelaskan, bahwa skor tersebut tertuang dalam aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dimiliki KPK. Setidaknya, ada 8  area intervensi dalam tata kelola pemerintah daerah yang baik di NTB, yaitu; Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset atau Barang Milik Daerah (BMD), dan Tata Kelola Dana Desa.

Capaian MCP Pemda di NTB Tahun 2020
Capaian MCP Pemda di NTB Tahun 2020

“Namun, fokus area intervensi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari beberapa pemda di NTB setidaknya ada empat. Pertama, terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), khususnya di Pemkab Sumbawa Barat dan Lombok Tengah, masing-masing dengan skor 25,25 persen dan 43,5 persen,” terangnya.

Kedua, lanjutnya, terkait Manajemen ASN, khususnya untuk Pemkab Sumbawa Barat dengan skor 43,25 persen. Ketiga, Optimalisasi Pajak Daerah di beberapa pemda, seperti, Pemkab Lombok Utara, Lombok Tengah, Dompu, dan Bima, dengan capaian masih di bawah 50 persen. Dan, keempat terkait tata kelola dana desa, khususnya untuk Pemkab Lombok Utara dan Sumbawa Barat, masing-masing dengan skor 21 persen dan 50 persen.

“Capaian indikator MCP ini telah KPK sampaikan kepada masing-masing pemda dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan secara berkala,” tegas Ipi Maryati.

Selain 4 fokus area tersebut, tambahnya, ada beberapa catatan KPK terkait fokus area lainnya dengan sejumlah rekomendasi perbaikan. Diantaranya, terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

“KPK merekomendasikan penambahan personil fungsional PBJ, pemberian tambahan pendapatan penghasilan (TPP) khusus untuk UKPBJ, peningkatan kompetensi SDM, dan mendorong percepatan pelaksanaan probity audit,” tutup Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan. (kdon)

Don`t copy text!