Kekeringan dan Krisis Air Bersih Mengancam Sumbawa Barat

Kekeringan dan Krisis Air Bersih Mengancam Sumbawa Barat

“Anggaran Penanganan Bencana Tidak Jelas”

Taliwang, KOBAR Disamping pandemi Covid-19, ancaman kekeringan dan krisis air bersih mulai melanda beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sayangnya, strategi dan anggaran untuk penanganan bencana ini tidak jelas juntrungannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, kepada awak media, Sabtu, (26/9), mengaku, bahwa hingga kini penanganan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah di KSB belum jelas. Anggaran sebesar Rp 200 juta yang diusulkan tidak disetujui, meski status siaga darurat ditetapkan. 

“Kami tidak ada anggaran pak, sehingga kami belum melakukan distribusi air bersih ke masyarakat. Apalagi di APBD juga tidak disiapkan, sehingga kami tidak bisa melakukan intervensi lebih lanjut terhadap bencana kekeringan yang terjadi saat ini,” tutur Syaiful Arif, Kasi Kedaruratan, BPBD KSB.

Usulan anggaran penanganan kekeringan itu, aku Syaiful, telah sejak lama diajukan kepada Pemerintah Provinsi NTB. Tetapi, hingga saat ini, ungkapnya, belum juga direspon. Sehingga distribusi air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan tidak bisa dilaksanakan pihaknya.

Kendati demikian, pihaknya, kata Syaiful, tetap berharap supaya usulan anggaran itu bisa segera direspon dan disetujui, agar masyarakat yang membutuhkan air bersih bisa terbantu. Apalagi, tambahnya, musim kemarau diprediksi masih akan terjadi hingga pertengahan bulan Oktober mendatang. 

“Memang kendala kami dalam penyaluran air bersih berada di ketersediaan anggaran. Sehingga kami sangat berharap, agar supaya usulan anggaran yang telah kami ajukan bisa disetujui segera,” tukas Syaiful.

Berdasarkan laporan yang masuk kepada pihaknya, lanjutnya, bahwa hingga saat ini baru Desa Kelanir yang sudah mulai meminta bantuan air bersih. Tapi untuk sementara ini, ujarnya, belum bisa diwujudkan karena terkendala anggaran. 

“Selain Desa Kelanir, juga ada 3 Desa di Kecamatan Poto Tano, dengan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK. Wilayah ini hampir setiap tahun selalu menjadi langganan krisis air bersih,” bebernya.   

Selain Poto Tano, tambahnya, di Kecamatan Seteluk juga ada sekitar 4 Desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942, dan Kecamatan Taliwang sebanyak 3 Desa, dengan jumlah KK 508. Desa-desa ini, tuturnya, selalu menjadi langganan tiap tahun, karena lokasinya yang berada di ketinggian, serta berada di pesisir.

“Jika usulan anggaran tersebut disetujui, maka masing-masing desa akan mendapatkan air bersih minimal 10 sampai 5 tangki per hari, tergantung dari tingkat krisis yang dialami,” demikian Syaiful Arif. (klar)

Don`t copy text!