Dewan Diminta Buktikan Defisit

Dewan Diminta Buktikan Defisit

Taliwang, KOBAR – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diminta untuk melakukan pembuktian, sekaligus pengecekan atas indikasi telah terjadi defisit anggaran pemerintahan.

Menurut Zulkarnaen MPd, dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Senin 18/8 kemarin, mustahil telah terjadi defisit anggaran bagi Bumi Pariri Lema Bariri yang memiliki potensi tambahan pendapatan, kecuali ada kesalahan dalam pemanfaatan anggaran. “Saya tidak yakin KSB defisit, tetapi rumor yang berkembang justru mencapai 117 miliar,” ucap pemuda asal Fajar Karya itu.

Masih keterangan Zulkarnaen, defisit memang bisa saja terjadi di sebuah daerah, jika di tahun anggaran terjadi force mayor atau kejadian yang tidak terduga, sehingga menyerap beberapa anggaran yang telah terestimasi untuk sebuah program, namun sampai saat ini tidak ada kejadian luar biasa yang mengganggu pemanfaatan anggaran. “Positif KSB seharusnya tidak mengalami defisit,” lanjut Zulkarnaen.

Kandidat doktor ilmu politik ini meminta kepada anggota DPRD KSB yang dilantik baru untuk melakukan pembuktian indikasi yang mencuat tersebut. Jika memang benar defisit, maka harus dilakukan pengusutaan, kenapa bisa terjadi defisit yang mencapai miliaran rupiah terssebut.

Zulkarnaen juga meminta kepada pemerintah eksekutif untuk mempubikasikan secara terbuka indikasi yang mencuat itu, sehingga tidak ada persepsi jelek terhadap pemerintahan. “Harapan saya pemerintah daerah juga melakukan langkah cepat untuk menjawab indikasi itu, sehingga tidak melebar isu defisitnya,” lanjut Zulkarnaen.

Indikasi terjadi defisit anggaran bukan hanya ditahun anggaran 2014 ini, namun beberapa tahun silam juga menguat terjadi defisit anggaran, tetapi sampai akhir tahun tidak ada penjelasan pemerintah soal indikasi itu.

Masyarakat merasa yakin bahwa terjadi defisit anggaran jika mengacu pada minim pelaksanaan program yang telah tertuang dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA). “Saat ini sering didengar program sudah dibintangi, jadi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bisa melaksanakan programnya,” terangnya. (Kimt)

Don`t copy text!