Tahun 2015, Anggaran Rehab dan Rawat Irigasi Meningkat

Taliwang, KOBAR – Anggaran untuk perbaikan dan perawatan saluran irigasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran 2014, dimana pada tahun ini teralokasi kisaran Rp 600 juta, sehingga diyakini saluran irigasi pertanian akan lebih layak untuk dimanfaatkan petani.

“Tahun 2015 kita mendapat kenaikan anggaran untuk saluran irigasi. Dari sebelumnya Rp 100 juta lebih naik menjadi Rp 600 juta, atau sekitar 300 persen,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Amar Nurmansyah, ST, MT, kemarin.

Masih keterangan Amar sapaan akrabnya, secara matematis perhitungan anggaran untuk perbaikan dan perawatan saluran irigasi pertanian ini tidak mengalami perubahan. Masih sekitar Tp 100 ribu perhektar. “Itu kalau saluran yang menjadi tanggungan APBD kabupaten. Kalau saluran irigasi yang menjadi tanggungjawab provinsi tidak bisa kita anggarkan,” sebutnya.

Selain perawatan, pihaknya juga berencana melakukan rehab ringan. Selain rehab, Pengairan juga akan melakukan rambasan pembersihan dan pengecetan pintu air. “Kita juga akan melakukan pembersihan sedimentasi terhadap jaringan yang sudah dangkal. Tapi sifatnya masih gotong royong,” paparnya.

Pria yang dekat dengan kalangan wartawan ini menambahkan, dalam setahun pembersihan saluran irigasi pertanian ini bisa dilakukan tiga kali. “Tapi kalau saluran irigasi permanen, pembersihannya cukup dua kali setahun,” tambahnya.

Amar menambahkan, pembersihan dan perawatan saluran irigasi ini akan segera dilakukan di tahun 2015 mendatang. “Penting dilakukan perbaikan dan perawatan terhadap saluran irigasi ini. Apalagi petani kita sedang memasuki musim tanam,” janjinya.

Ditanya tentang jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemrov NTB, Amar menjelaskan, saluran irigasi yang menjadi tanggungjawab pemrov NTB menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan kata lain, anggaran perbaikan dan rehab tidak bisa dianggarkan melalui APBD kabupaten.

“Kalau kita (kabupaten) yang menganggarkan untuk rehab dan perbaikan saluran irigasi provinsi, itu jelas menyalahi aturan keuangan,” ingatnya.

Hal inilah yang membuat pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi pendangkalan bendung Kalimantong. Diakuinya, banyak warga yang datang menyampaikan keluhan ke DPU KSB terkait pendangkalan bendung tersebut. “Tapi kami hanya bisa menampung keluhan masyarakat itu, kemudian dilanjutkan ke provinsi, karena memang sesuai aturan itu menjadi kewenangan disana,” tambahnya. (kimt)

Trending di KOBARKSB.com