Sejak Beroperasi, PTAMNT Belum Tunaikan CSR?

Ketua DPRD: Ada, Tapi Belum Dilapor

Sekongkang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan pihak PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) saat ini tengah disibukkan dengan persoalan rekrutmen tenaga kerja, mereka lupa dengan kewajiban perusahaan tambang tembaga dan emas itu terkait tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR). Memang, pasca beralihnya pengelolaan tambang Batu Hijau dari PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) ke PTAMNT, nyaris tak ada satupun  pihak yang menyinggung tentang kewajiban sosial perusahaan milik Arifin Panigoro itu.

Rahmat Hidayat, Warga Desa Sekongkang Bawah, mengaku, selama kehadiran PTAMNT di Batu Hijau, belum terlihat CSR yang digelontorkan ke masyarakat Sekongkang.  Ia bahkan menilai, sikap  PTAMNT tidak sesuai dengan komitmen awal dimana CSR yang akan diberikan jauh lebih baik dari perusahaan sebelumnya (PTNNT, red).

“CSR itu sudah menjadi tanggungjawab perusahaan, selain juga pentingnya managemen perusahaan untuk turun langsung mengecek keadaan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah dan DPRD sudah saatnya menyinggung kewajiban perusahaan ini, sebab bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007  Pasal 74 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

“Saat saya masih menjabat sebagai kades dulu, seringkali saya dan kades lainnya  diundang ke Mataram membahas seputar program reklamasi (program pasca tambang). Namun, saat kami menanyakan komitmen mereka terkait CSR itu, jawaban mereka hanya sebatas akan berupaya semaksimal mungkin,” bebernya.

Sebagai wilayah yang berdampak langsung dengan aktifitas perusahaan, masyarakat lingkar tambang, khususnya Kecamatan Sekongkang, sudah selayaknya  mendapatkan haknya (CSR, red), sesuai yang diamanatkan undang-undang. Untuk itu, tambah dia, Pemda dan DPRD dituntut untuk tidak menutup mata terkait program CSR dimaksud.

“Program CSR ini kita harapkan berkelanjutan dan mandiri agar masyarakat tidak merasa tergantung dengan perusahaan. Sebab, Program-program CSR sebelumnya hanya berorientasi pada proyek semata dan tidak berlandaskan pemberdayaan.  Jadi, program ini harus jelas,” tandasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Sumbawa Barat, M Nasir ST, mengaku, sejak resmi beroperasi,  program CSR PTAMNT sudah berjalan sesuai peruntukannya dan diarahkan pada pengembangan masyarakat serta program pemberdayaan.

“Sudah ada, tetapi laporannya secara tertulis belum disampaikan. Yang jelas setiap tahun angkanya berkisar Rp 30 Miliar,” katanya.

Menurutnya Program CSR ini lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis berkelanjutan sekaligus juga bertujuan menciptakan lapangan kerja baru. (kher)

Trending di KOBARKSB.com