fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Pers Tak Boleh Memihak Paslon Tertentu Selama Pilkada

Taliwang, KOBAR – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat, Divisi Hukum, Aliatullah SH, mengingatkan kepada seluruh perusahaan media massa, cetak dan elektronik, agar menyiarkan pemberitaan tentang pemilihan umum dengan bijak, khususnya tentang Pilkada Nusa Tenggara Barat (NTB).

Salah satu yang ditekankan Alia adalah netralitas media terhadap seluruh pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, sehingga media tersebut tidak dianggap sebagai media yang tidak berimbang dan berpihak.

“Dalam pemberitaan tentang kampanye, media tidak boleh memihak pada salah satu pasangan calon, mengikuti aturan kode etik jurnalistik, dan saat 3 hari masa tenang, media tidak boleh menyiarkan kampanye, baik rekam jejak atau sosialisasi pada pasangan calon,” kata Alia, dalam sosialisasi kepada Komunitas Pers Sumbawa Barat, di Aula Kantor Camat Taliwang, Selasa (27/2).

Ia mengatakan, media harus memberikan ruang dan waktu yang sama terhadap seluruh pasangan calon. Hal ini lantaran mengingat adanya azas keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam menyampaikan pemberitaan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan apalagi sangat diuntungkan.

“Lembaga penyiaran wajib memberikan alokasi dan durasi yang sama, masing-masing calon diberikan hak sama. Untuk itu, kami menekankan agar azas keadilan dalam pelaksanaan pemilu dapat dilakukan,” lanjutnya.

Selain itu, Alia juga menyampaikan jika media tidak boleh melakukan kampanye pada pasangan calon selain yang diatur dan dibiayai oleh KPU. Artinya, tidak boleh ada pasangan calon yang menggunakan hak frekuensi lebih dari yang ditetapkan oleh regulator yakni KPU itu sendiri.

“Kalau ada pasangan calon yang membuat iklan di luar jadwal atau pasangan calon membuat iklan sendiri dengan biaya sendiri, padahal iklan dibiayai oleh KPU, sanksinya adalah pembatasan pencalonan pasangan calon,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Panwaslu Sumbawa Barat, Khaeruddin ST,  juga mengingatkan agar perusahaan media massa tidak bermain curang dengan membuat alibi iklan, yang ternyata dipoles menjadi konten berita. Baginya, hal itu juga tidak boleh dilakukan karena sudah diatur dalam peraturan yang ada.

“Ada juga celah yang bisa dilakukan, yakni iklan (kampanye, red) itu tidak masuk dalam kategori iklan, tapi masuk dalam konten iklan yang dikemas dalam konten berita,” terangnya.

Untuk itu, Khaeruddin mengingatkan lagi, jika publik sangat membutuhkan media yang kredibel, netral dan berimbang. Karena jika sampai publik sudah tidak memiliki kepercayaan pada media mainstream, tentu ini akan berdampak buruk karena media tersebut. Dengan tidak akan diandalkan lagi oleh publik sebagai pemenuhan kebutuhan informasi mereka.

“Konsep umum fungsi media, saya kira semua paham bahwa ada fungsi kontrol, edukasi dan entertainment. Tinggal kita lihat, proporsi pemberitaan lebih dominan dimana, apakah berfungsi sebagai kontrol atau tidak,” pungkasnya. (kdon)

Don`t copy text!