Perda KTR Akan Ditegakkan di Tiga Kawasan

Perda KTR Akan Ditegakkan di Tiga Kawasan

Taliwang, KOBAR – Kawasan Tanpa Rokok sudah pasti diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.  Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini bertujuan untuk melindungi hak sekelompok masyarakat bukan perokok untuk menghirup udara yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.

Selain itu, peraturan kawasan tanpa rokok juga membantu perokok untuk dapat menahan kebiasaan merokoknya dan dianggap sebagai pembelajaran bagi perokok untuk berhenti merokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga semakin menyadarkan banyak orang akan bahaya adiktif rokok dan mengembalikan norma untuk tidak merokok di tempat umum, terutama di ruangan tertutup. Pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan strategi berbagai program pengendalian dampak konsumsi rokok di Indonesia.

Demi tercapainya tujuan KTR tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbawa Barat merasa perlu meningkatkan koordinasi sosialisasi Perda KTR dengan berbagai metode dan media yang ada sehingga dapat diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat. Salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi Perda yang semakin digencarkan.

“Saat ini sosialisasi Perda KTR itu sudah mulai digencarkan. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran, tanggungjawab dan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap Perda KTR ini,” ungkap Kepala Dinkes Sumbawa Barat, dr H Syaifuddin.

Perda ini lanjut Syaifuddin sudah mulai diberlakukan. Sebagai pendukung penguatan penegakannya, Perda tersebut  tinggal menunggu Peraturan Bupati (Perbup).

“Insya Allah, bulan Desember mendatang berkas Perbupnya sudah rampung,” bebernya.

Ia  menambahkan kendati di dalam Perda itu terdapat tujuh kawasan tanpa rokok meliputi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja dan Tempat Umum, pihaknya lebih dulu akan memfokuskan penegakannya pada tiga kawasan saja, meliputi, Tempat Ibadah, Tempat Proses Belajar Mengajar Sekolah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

“Jika dilakukan secara menyeluruh, kita khawatir penindakannya tidak akan optimal. Untuk itu, kita lebih dulu memprioritaskannya di tiga kawasan tersebut sekaligus menjadi contoh bagi empat kawasan lainnya,” demikian Syaifuddin. (*)

Don`t copy text!