Sumbawa Barat Telah Miliki Perda KTR

Sumbawa Barat Telah Miliki Perda KTR

“Perkantoran di KTC Bakal Ada Zona Bebas Rokok”

Taliwang, KOBAR – Mulai tahun 2016 ini, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah ditetapkan beberapa kawasan yang harus bebas asap rokok. Pemberlakuan kawasan tanpa rokok tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) KSB Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Kepala Dinas Kesehatan, dr H Syaifuddin, mengatakan, pihaknya akan menerapkan Perda KTR yang belum lama ini disahkan DPRD setempat, sekaligus akan menggencarkan sosialisasinya kepada masyarakat. Karena, dalam Perda tersebut telah ditetapkan sejumlah lokasi yang harus bebas dari rokok. Diantaranya, tempat ibadah hingga fasilitas kesehatan.

“Dalam peraturan tersebut, ada tujuh kawasan yang wajib dipatuhi sesuai peraturan daerah. Tujuh kawasan tanpa rokok tersebut meliputi fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat umum, tempat kerja, tempat bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Perda KTR  memiliki tujuan yang mulia yaitu, untuk menciptakan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat. Melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok, dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, memberikan kenyamanan kepada orang yang tidak merokok.

“Kita sudah merencanakan kegiatan sosialisasinya, yang akan dilaksanakan di setiap kecamatan. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” terangnya.

Untuk sosialisasi awal, pihaknya akan lebih memfokuskan pada tiga kawasan dari tujuh kawasan yang masuk dalam KTR, yakni, tempat ibadah, tempat belajar mengajar dan tempat pelayanan kesehatan.

“Tiga tempat tersebut menjadi atensi awal untuk mensosialisasikan KTR. Artinya, langkah demi langkah. Karena merubah sesuatu yang sudah melekat itu  susah. Namun, pemerintah tetap berusaha,” bebernya.

Syaifuddin kembali menyatakan, Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan amanah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Utamanya pasal 115 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Untuk itu, Perda KTR akan segera disosialisasikan kepada publik termasuk mencanangkan apa rencana awal mengenai Perda tersebut. Semuanya tengah dibahas.

“Pemkab meresponnya dengan akan diterbitkan surat edaran kepada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pemberitahuan awal mengenai zona bebas rokok,” imbuhnya seraya menambahkan, sumber anggaran sosialisasi, akan menggunakan dana DBHCT tahun 2016. (kjon)

Don`t copy text!