80 Personil TNI Akan Siap Siaga Menjaga Hutan KSB

80 Personil TNI Akan Siap Siaga Menjaga Hutan KSB

Taliwang, KOBAR – Dalam rangka mencegah terjadinya aksi Illegal Logging di wilayah hutan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana akan menerjunkan sedikitnya 80 orang prajurit ‘loreng’ yang dipersiapkan untuk membantu Pemerintah setempat melakukan patroli pengawasan hutan.

Kepala Staf Distrik Militer (Kasdim) 1607 Sumbawa, Mayor Arm Drs Syafe’i, mengatakan, kasus Illegal Logging saat ini menjadi perhatian serius pihaknya. Selain marak, aksi illegal logging ini dapat menimbulkan bencana hingga berdampak pada timbulnya kerugian massal.

Ia mencontohkan, salah satu wilayah hutan yang ada di Kabupaten Sumbawa saat ini kondisinya cukup memprihantinkan. Aksi penebangan ilegal itu telah membuat hutan nampak gundul dan hanya meninggalkan unggukan kayu bekas penebangan.

“Kita tidak ingin kasus yang sama terjadi di KSB. Untuk itu, personil akan kita turunkan paling telat minggu depan,” ungkapnya.

Hanya saja, personil yang akan diturunkan itu tidak serempak tetapi dilakukan secara bertahap. Ini kata dia, karena sebagian personil itu tengah disibukkan dengan gotong royong menyukseskan program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.

“Turunnya personil itu nantinya akan  dapat  memperkuat barisan Pemda dan jajaran Kepolisian  dalam mencegah terjadinya aksi Illegal Logging,” terangnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, dari 24 wilayah hutan yang ada di Kabupaten Sumbawa, 10 diantaranya menunjukkan kondisi memprihatinkan. Jika tidak ditangani segera dengan upaya penanaman kembali (reboisasi), maka akan dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Menurutnya, sesuai instruksi Presiden Jokowi, untuk memberantas kasus illegal logging tersebut, perlu keterlibatan pemerintah maupun pihak lainnya.  Mulai dari tingkat Kementerian, Kejaksaan, TNI, Kapolri, Gubernur, Wali Kota dan Bupati.

“Jadi, menjaga kelestarian hutan itu menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa diberatkan pada satu institusi saja,” cetusnya.

Seperti diketahui, untuk memperkuat penegakan hukum di provinsi NTB, pemerintah provinsi dilaporkan telah melakukan  penandatangan Kesepakatan Bersama antara Gubernur NTB, Kapolda NTB, Danrem 162 Wira Bhakti  dan Kejaksaan Tinggi NTB, tentang Peningkatan dan Percepatan Pemberantasan Perusakan Hutan di NTB, Senin (3/10). Hasil kesepatan bersama itu melahirkan kesamaan semangat menjaga, menangkal dan melindungi bumi dan isinya dari pengrusakan, pembalakan liar atau illegal logging yang berada pada tahap kritis atau krusial. Sehingga diperlukan komitmen dengan langkah nyata dalam penanganan illegal logging di NTB. Termasuk memerlukan penanganan bersama dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada, karena permasalahan pembalakan liar memiliki dimensi yang luas dan tidak tunggal yang memerlukan penanganan komprehensif baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penanganan jangka pendek, menengah dan panjang, diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan pengelolaan hutan menjadi bagian penting untuk memastikan ketaatan pemegang ijin terhadap peraturan perundang-undangan dan kemudian memastikan aparatur pemerintah/aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN. (kjon/ktas)

Don`t copy text!