fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

9 Perda KSB Tentang Desa Sudah Usang

“PDIP Desak Pemerintah KSB Kerja Cepat” 

Taliwang, KOBAR – Masih banyaknya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tentang desa yang belum diperbaharui, membuat salah seorang wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat, mendesak pemerintah setempat untuk secepatnya bekerja memperbaharui sejumlah Perda yang telah usang tersebut.

Desakan ini disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumbawa Barat, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Kaharuddin Umar, agar Perda tentang desa disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta turunan aturan lainnya yaitu PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana di ubah dalam PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

“Ini yang terus kami sampaikan  untuk segera dilakukan perubahan dan menyesuaikannya dengan regulasi terbaru yang mengatur tentang Desa,” ungkap Kahar,  berbicara dengan KOBAR, kemarin.

Menurutnya, setidaknya ada 9 Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa yang harus segera dilakukan penyesuaian. Diantaranya, Perda tentang BPD, Perda tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Aturan di atasnya sudah jelas. Dengan begitu Perda Desa harus segera diubah dengan menyesuaikan undang-undang dan peraturan di atasnya,” katanya.

Ia tidak memungkiri, dari sejumlah produk hukum tentang Desa itu, Perda Pemilihan Kepala Desa adalah salah satu Perda yang dianggap urgent untuk segera direvisi, mengingat dalam waktu dekat ini tahapan Pilkades sudah dimulai.

“Tahun ini akan ada pelaksanaan Pilkades. Untuk itu yang harus dipikirkan adalah aturan yang menjadi dasar pijakan dalam proses pelaksanaannya, yakni Perda tadi. Dan ini harus diprioritaskan selesai dengan segera,” tukas politisi senior Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini.

Menanggapi hal itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Abdul Muis S.Sos M.Si, menyatakan, Raperda tentang Desa tersebut saat ini dalam proses penyempurnaan. Ia optimis dalam waktu dekat ini draftnya akan diserahkan ke pihak legislatif.

“Segera akan kita serahkan.  Raperda itu diantaranya,  Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda tentang Alokasi Dana Desa (ADD), Raperda tentang Tata Organisasi Desa, Raperda tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa dan Raperda tentang Pilkades,” ungkapnya.

Ia tidak memungkiri jika sejumlah Raperda itu menjadi prioritas untuk segera ditetapkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan tata kelola Desa sesuai amanat Undang-undang tentang Desa. (ktas/krom)

Don`t copy text!