Raperda Desa akan Disesuaikan dengan UU Desa

Menu

Mode Gelap

PULAU SUMBAWA · 21 Mar 2015

Raperda Desa akan Disesuaikan dengan UU Desa


Raperda Desa akan Disesuaikan dengan UU Desa Perbesar

Muis: Sekdes bisa jadi Non PNS

Taliwang, KOBAR – Ada beberapa amanat Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang harus diimplementasikan oleh daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bergerak cepat untuk menyesuaikannya dengan cara melakukan revisi terhadap 9 Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan pemerintah Desa.

Merasa memiliki kewajiban dan agar tidak tertinggal nantinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) telah mempersiapkan draf untuk pembahasan kembali terhadap beberapa Perda yang sangat krusial di pemerintah Desa, namun belum bisa dipastikan, apakah bisa dibahas dan ditetapkan dalam waktu dekat ini.

“Ada 9 perda yang sedang kami susun drafnya untuk dibahas kembali. Perda yang dimaksud adalah, perda tentang Badan Perwakilan Desa (BPD), tentang Alokasi Dana Desa (ADD), tentang perangkat desa, termasuk tentang tata cara pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan kepala Desa (Kades),” tandas kabid Pemdes pada BPMPD, Abdul Muis S.Sos M.Si, yang ditemui media ini, di ruang kerjanya kemarin.

Muis juga mengakui bahwa ada beberapa hal mendasar yang tertera dalam UU Desa yang harus menjadi acuan tersebut, seperti masalah Sekretaris Desa (Sekdes), dimana ditegaskan bahwa sekdes adalah perangkat desa, jadi pengangkatannya dilakukan oleh Kades, sehingga bisa non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mengangkat sekdes dari PNS juga tidak dilarang, karena ada ruang bahwa PNS yang diangkat sebagai sekdes harus mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Bupati. “Untuk regulasi pengangkatan sekdes akan tertuang dalam Perda atau Peraturan Bupati (Perbup) nantinya, hal itu belum menjadi pembahasan yang dilakukan BPMPD, karena masih menunggu aturan yang menjadi acuannya,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu Muis juga mengakui bahwa sudah mulai muncul persepsi bahwa BPMPD mewakili Bupati KSB harus segera menarik seluruh sekdes yang berstatus PNS, agar para kades bisa mengangkat sekdes sendiri. “Dasar pemerintah untuk menarik PNS yang telah diangkat sebagai sekdes belum ada, meskipun dalam UU Desa membuka ruang tersebut, namun tekhnisnya yang sedang ditunggu sampai saat ini,” timpalnya.

Muis juga menyampaikan bahwa Desa yang belum memiliki sekdes sampai saat ini ada 4 desa, yaitu Desa Seminar Salit kecamatan Brang Rea, Desa Rempe kecamatan Seteluk, Desa Mataiyang Kecamatan Brang Ene dan Desa Kemuning kecamatan Sekongkang. Jabatan Sekdes pada beberapa desa itu dipercayakan kepada pelaksana tugas yang ditunjuk. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 59
    18 Desa Siap Gelar Pilkades SerentakTaliwang, KOBAR - Sebanyak 18 Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilaporkan telah siap untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak, Besok, Minggu, (7/10). 18 jabatan Kepala Desa tersebut akan diperebutkan oleh 56 orang Calon Kepala Desa. Pemerintah KSB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD), menyatakan telah mempersiapkan…
  • 53
    9 Perda KSB Tentang Desa Sudah Usang“PDIP Desak Pemerintah KSB Kerja Cepat”  Taliwang, KOBAR - Masih banyaknya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tentang desa yang belum diperbaharui, membuat salah seorang wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat, mendesak pemerintah setempat untuk secepatnya bekerja memperbaharui sejumlah Perda yang telah usang tersebut. Desakan ini…
  • 48
    Pemerintah akan Manjakan Petani Jagung dengan Aneka FasilitasTaliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan beberapa langkah tepat guna dalam rangka mendukung dan mensukseskan penanaman jagung oleh masyarakat, karena tanpa langkah cepat dan tepat dari pemerintah, maka semangat masyarakat untuk menanam jagung pada lahan tidur akan surut. Salah satu opsi yang menjadi pemikiran pemerintah saat ini…
  • 47
    Rp 18 Miliar Siap Dikucurkan Untuk Pembebasan Lahan Milik DaerahTaliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2016 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 Miliar untuk membebaskan lahan yang diatasnya akan berdiri bangunan milik daerah. Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Sekretariat Daerah (Setda) setempat, M Endang Arianto SSos, membenarkan hal tersebut. Ia…
  • 47
    Pemerintah KSB Dituding Tidak Patuh UU DesaKetua FK2D: Jika Tak Digubris, Kami akan Berunjuk Rasa Taliwang, KOBAR - Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) terus mendesak pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika tidak direalisasikan, maka seluruh kepala desa yang tergabung dalam FK2D…
  • 47
    Sidang Perdana MP-TPTGR Dihadiri Bupati KSBTaliwang, KOBAR - Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (MP.TPTGR) Keuangan Dan Barang Daerah sudah mulai melaksanakan persidangan dengan rencana menghadirkan 3 orang sebagai tertuntut, namun persidangan yang digelar Jum’at kemarin pada ruang rapat setda hanya dihadiri oleh 2 orang tertuntut. Sidang perdana itu sendiri disaksikan langsung Bupati Kabupaten…

Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com

Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Muhammadiyah Tetapkan 11 Maret 2024 Jadi Awal Puasa 1 Ramadan 1445 H

1 Februari 2024 - 18:43

Muhammadiyah Tetapkan 11 Maret 2024 Jadi Awal Puasa 1 Ramadan 1445 H - Haedar Nashir - Ketua Umum PP Muhammadiyah

PT Trakindo Utama Buka Lowongan Kerja Untuk Tamatan SMA dan SMK

12 Januari 2024 - 15:30

PT Trakindo Utama Buka Lowongan Kerja Untuk Tamatan SMA dan SMK - Loker Trakindo

PT Freeport Indonesia Buka 38 Lowongan Kerja Terbaru Untuk Fresh Graduate

8 Oktober 2023 - 18:01

PT Freeport Indonesia Buka 38 Lowongan Kerja Terbaru Untuk Fresh Graduate - Tambang Emas Freeport Indonesia

Seleksi Calon ASN 2023 Segera Dibuka, Kuota PPPK Lebih Banyak Dibanding CPNS

12 Agustus 2023 - 20:27

Seleksi Calon ASN 2023 Segera Dibuka, Kuota PPPK Lebih Banyak Dibanding CPNS - Seleksi PPPK 2023 - CASN 2023

3.113 Orang Jemaah Haji NTB Telah Tiba di Kampung Halaman

30 Juli 2023 - 22:03

3.113 Orang Jemaah Haji NTB Telah Tiba di Kampung Halaman - Jamaah Haji Sumbawa - Bandara Internasional Lombok - Embarkasi Lombok

PT Adaro Energy Indonesia Buka 55 Lowongan Kerja Untuk Tamatan SMA dan Sarjana

9 Juli 2023 - 20:07

PT Adaro Energy Indonesia Buka 55 Lowongan Kerja Untuk Tamatan SMA dan Sarjana - Lowongan Kerja Terbaru PT Adaro Energy Indonesia
Trending di LOWONGAN KERJA
Don`t copy text!