Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh para wakil rakyat yang berada di gedung Bertong tidaklah percuma. Melalui Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Politik, yang otomatis menjadi mitra kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait, merasa gerah dengan banyaknya persoalan yang terjadi di SKPD mitra kerjanya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar belum lama ini, Komisi I memberi nilai merah buat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) setempat, atas buruknya kinerja yang ditunjukkan selama tahun anggaran 2015. **
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 58
Peran para Staf Ahli Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dioptimalkan. Buktinya, seluruh mantan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu tidak lagi berkantor di gedung yang berada di belakang kantor Bappeda, tetapi sudah dipindahkan ke Gedung Graha Fitrah dengan memanfaatkan ruang tunggu Bupati.** - 55
Dalam logika demokrasi yang digunakan Indonesia, yang disebut dengan “demokrasi”, terbatas pada persoalan pemilu, partai politik, parlemen, dan sekitarnya. Diskursus mengenai demokrasi di ruang-ruang informal belum menjadi domain dari “demokrasi”. Proses demokrasi cenderung sangat elitis dan bertumpu pada aktor-aktor utama di eksekutif serta legislatif. Perlahan tapi pasti, partisipasi mulai ditumbuh… - 53
Keefektifan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengelola program dan anggaran ternyata belum sesempurna seperti apa yang diharapkan. Ego sektoral diantara SKPD telah mewarnai perjalanan pembangunan daerah ini, hingga menabrak visi dan misi daerah yang sebenarnya sudah berdiri kokoh. Banyak diantara SKPD yang… - 52
Rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin langsung Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) setiap minggu termasuk ajang evaluasi kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena pada momen itu harus dibeberkan program yang akan dilaksanakan, termasuk kendala yang dihadapi, lalu pada rakor berikutnya harus disampaikan progress dan capaian kinerja. ** - 52
Masalah keterpaduan atau sinergitas nampaknya merupakan suatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan di daerah ini. Sebab selama pelaksanaan program pemerintahan, kata-kata keterpaduan, sinergitas, koordinasi selalu diserukan, pun juga dikeluhkan oleh berbagai petinggi di berbagai instansi. Kenyataannya, hal itu memang sulit diwujudkan, karena ego kepentingan masih diutamakan, sehingga sinergitas nampaknya… - 52
Selama ini sejumlah urusan yang semestinya dapat diselesaikan di kecamatan justru banyak diserahkan ke pemerintah kabupaten. Padahal Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah berlaku secara nasional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 2010. Sebagai bentuk implementasinya, Bupati bahkan telah mengeluarkan tiga Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur sebagian…
Komentar